Metroikn, Balikpapan – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser mulai memperketat langkah antisipasi menghadapi potensi gejolak harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2026.
Lewat High Level Meeting (HLM) yang digelar di Balikpapan, Senin (18/5/2026), tiga daerah tersebut membahas berbagai risiko yang diperkirakan dapat memicu tekanan inflasi dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari ancaman El Nino, kenaikan biaya logistik, hingga potensi lonjakan permintaan pangan.
Pertemuan itu dihadiri Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Asisten II Setda Paser Adi Maulana, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi.
Dalam paparannya, Robi Ariadi menjelaskan sejumlah komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan harga berdasarkan hasil monitoring early warning system (EWS) hingga pekan kedua Mei 2026. Komoditas yang menjadi perhatian antara lain hortikultura, beras, minyak goreng, gula pasir, hingga bahan bakar rumah tangga.
Menurut Robi, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan hanya dengan operasi pasar semata, tetapi juga membutuhkan penguatan distribusi dan kesiapan pasokan pangan dari daerah produsen.
“Kita perlu memastikan pasokan tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar, terutama menjelang HBKN ketika permintaan masyarakat meningkat. Karena itu sinergi antar daerah menjadi sangat penting,” ujar Robi Ariadi dalam rapat tersebut.
Selain tekanan harga, TPID juga menyoroti sejumlah risiko lain yang diperkirakan memengaruhi stabilitas inflasi daerah, seperti ketidakpastian global, kenaikan harga energi, meningkatnya biaya distribusi dan kemasan, serta dampak operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai beroperasi.
Ancaman El Nino juga menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Prakiraan cuaca menunjukkan curah hujan di wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser pada periode Juni hingga Agustus 2026 diprediksi berada pada kategori rendah. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan produksi pangan, baik di Kalimantan Timur maupun daerah sentra produksi seperti Jawa dan Sulawesi.
Robi menyebut kondisi cuaca tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan dan harga di pasar.
“Kalau produksi terganggu sementara permintaan tetap tinggi, maka tekanan harga akan sangat mudah terjadi. Itu yang sekarang sedang kita mitigasi bersama,” katanya.
Di sisi lain, tinggi gelombang perairan Kalimantan Timur diperkirakan berkisar 0,5 hingga 1,5 meter yang dapat berdampak terhadap distribusi logistik dan pasokan bahan pangan antardaerah.
Meski begitu, TPID menilai ketersediaan stok pangan strategis di tiga daerah tersebut masih relatif aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha. Stok beras, gula, minyak goreng, jagung, hingga daging sapi disebut masih dalam kondisi cukup.
Untuk menjaga stabilitas harga, TPID mendorong penguatan distribusi, pemantauan stok secara berkala, serta sinergi antara pemerintah daerah, distributor, hingga pelaku usaha.
Pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. TPID meminta pemantauan di SPBU dan pangkalan LPG diperketat agar penyaluran tetap tepat sasaran di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang HBKN.
Sepanjang Februari hingga April 2026, masing-masing daerah juga telah menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi. Kabupaten Paser tercatat telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 19 kali serta operasi pasar LPG 3 kilogram dan bazar telur murah.
Sementara Kota Balikpapan melaksanakan 44 kali GPM, operasi pasar sembako dan LPG subsidi, serta memperkuat koordinasi distribusi pangan. Kabupaten PPU juga telah menggelar sembilan kali GPM dan 11 operasi pasar disertai pemantauan harga harian.
Sebagai tindak lanjut, TPID Balikpapan, PPU, dan Paser sepakat mempercepat pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah menjelang Idul Adha, memperkuat kerja sama antardaerah dengan sentra produksi, hingga mendorong percepatan tanam komoditas pangan dan hortikultura.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan penguatan peran BUMD dan BUMDes sebagai offtaker pangan, sekaligus mendorong kerja sama produsen lokal dengan program Makan Bergizi Gratis guna menjaga rantai pasok tetap stabil di tengah potensi tekanan inflasi yang diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.
