Metroikn, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda memilih menahan laju belanja daerah sebagai langkah menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah ketidakpastian kondisi fiskal.
Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi tekanan ekonomi sekaligus menghindari risiko defisit yang dapat membebani keuangan daerah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan pemerintah tidak ingin memaksakan seluruh program tetap berjalan apabila kemampuan pendapatan daerah belum sepenuhnya mendukung.
Menurutnya, pengendalian belanja menjadi pilihan yang lebih aman dibanding menutup kekurangan anggaran melalui pembiayaan utang.
“Kami memilih mengendalikan belanja daripada memaksakan semua program berjalan dengan konsekuensi berutang,” ujarnya.
Andi menjelaskan pengelolaan anggaran saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada target belanja dan realisasi, tetapi juga harus memperhitungkan berbagai risiko yang dapat memengaruhi kondisi keuangan daerah.
Ia menilai perubahan situasi ekonomi, tekanan inflasi, hingga penyesuaian transfer pemerintah pusat menjadi faktor yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, penyusunan APBD perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih terukur agar pemerintah tidak terjebak pada asumsi pendapatan yang terlalu optimistis.
“Kalau kita terlalu optimistis tanpa berbasis data dan manajemen risiko, bisa terjadi defisit yang besar. Itu sangat berbahaya,” tegasnya.
Sebagai bentuk kehati-hatian fiskal, Pemkot Samarinda juga membuka kemungkinan menunda sejumlah program yang belum bersifat prioritas apabila realisasi pendapatan daerah tidak berjalan sesuai target.
Namun demikian, Andi memastikan kebijakan pengendalian belanja tidak akan mengganggu sektor pelayanan dasar maupun kewajiban pemerintah yang harus tetap dipenuhi.
Belanja untuk pendidikan, pembayaran gaji ASN, PPPK, serta kebutuhan layanan publik disebut tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan APBD.
Ia menambahkan, keseimbangan antara pengeluaran dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal di masa mendatang.
Menurutnya, pengelolaan anggaran yang disiplin menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik sekaligus memastikan pembangunan tetap memberi manfaat bagi masyarakat.
“Yang terpenting APBD tetap sehat sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa terus berjalan secara berkelanjutan,” tutupnya.
