Metroikn, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menilai penggunaan hak interpelasi lebih relevan dibandingkan hak angket dalam menyikapi polemik yang berkembang di lingkungan DPRD Kaltim.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar persoalan yang menjadi perdebatan dapat dibuka secara jelas melalui penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan Sarkowi, menanggapi berkembangnya wacana penggunaan hak pengawasan DPRD terhadap sejumlah persoalan yang tengah menjadi perhatian publik dan internal legislatif.
“Kalau menurut kami kurang tepat kalau langsung menggunakan hak angket, karena informasi yang beredar selama ini belum tentu sepenuhnya benar dan bisa saja bias,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mekanisme hak interpelasi memberikan ruang kepada DPRD untuk meminta penjelasan langsung dari gubernur beserta jajaran organisasi perangkat daerah terkait isu yang sedang dipersoalkan. Bahkan, dalam forum tersebut DPRD juga dapat menghadirkan Sekretaris Daerah hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperjelas duduk persoalan secara terbuka.
Menurut Sarkowi, hasil dari interpelasi nantinya bisa menjadi dasar bagi DPRD untuk menentukan apakah persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti ke hak angket, khususnya apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Interpelasi itu kan meminta penjelasan pemerintah. Dari situ baru bisa dilihat apakah perlu ada langkah lanjutan atau tidak,” katanya.
Selain itu, Sarkowi juga menilai langkah konsultasi DPRD Kaltim ke Kementerian Dalam Negeri merupakan hal yang sesuai aturan.
Ia berharap konsultasi tersebut dapat memberikan arah dan solusi agar polemik terkait penggunaan hak pengawasan DPRD tidak terus berlarut-larut.
“Kejelasan sikap dan mekanisme yang ditempuh penting dilakukan demi menjaga harmonisasi hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan,” terangnya.
