Metroikn, Jakarta – Upaya perlindungan jemaah haji Indonesia kini diperluas hingga lintas negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka opsi penugasan personel langsung di Arab Saudi sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas kasus haji ilegal yang melibatkan warga negara Indonesia.
Langkah ini mengemuka dalam pertemuan antara Wakapolri Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menilai kehadiran aparat penegak hukum Indonesia di Arab Saudi menjadi kebutuhan mendesak. Kasus-kasus haji ilegal yang kian berkembang, termasuk dugaan pemalsuan dokumen hingga penipuan, dinilai membutuhkan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi.
“Kami memandang perlu adanya penguatan peran Polri secara teknis di Arab Saudi, agar komunikasi dan penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif, khususnya dalam melindungi jemaah dari praktik penipuan dan pelanggaran hukum,” ujar Dahnil.
Ia juga mengungkap adanya kasus yang tengah ditangani otoritas Arab Saudi, termasuk penangkapan tiga WNI yang diduga terlibat dalam distribusi dokumen haji ilegal. Situasi ini mempertegas pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pendampingan hukum bagi warga negara di luar negeri.
Tak hanya itu, pelibatan unsur Polri juga tengah disiapkan secara lebih formal dalam struktur Amirul Hajj ke depan. Bahkan untuk penyelenggaraan haji tahun ini, Wakapolri direncanakan ikut mendampingi Amirul Hajj di Arab Saudi guna memperkuat aspek keamanan jemaah.
Menanggapi rencana tersebut, Wakapolri menegaskan kesiapan penuh institusinya untuk memperluas peran hingga ke level internasional.
“Polri siap mendukung penuh langkah pemerintah, termasuk memperkuat kerja sama dengan otoritas keamanan Arab Saudi, baik dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan jemaah Indonesia,” tegas Dedi.
Menurutnya, kehadiran personel Polri di Tanah Suci akan menjadi penguat perlindungan menyeluruh bagi jemaah, mulai dari keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menguatkan Satgas Penanganan Haji dan Umrah Ilegal sebagai bagian dari upaya menekan praktik ilegal di dalam negeri. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam memastikan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan bebas dari praktik pelanggaran hukum.
