Metroikn, Balikpapan – Sebanyak 650 peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 resmi menyelesaikan pendidikan selama enam minggu dan siap diterjunkan ke berbagai daerah untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat.
Penutupan diklat dipimpin Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Krido Pramono, di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, Jumat (31/7/2026).
Para lulusan SPPI tersebut diproyeksikan menjadi penggerak di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Mereka akan mendapat tugas untuk membantu pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan potensi usaha di tingkat desa dan kawasan pesisir.
Dalam amanat tertulis Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo yang dibacakan Pangdam VI/Mulawarman, para lulusan diminta tidak menganggap kelulusan sebagai akhir dari proses pendidikan.
“Jadikan keberhasilan yang Saudara raih hari ini sebagai awal dari pengabdian yang lebih besar kepada bangsa dan negara,” demikian amanat tersebut.
Selama mengikuti diklat, peserta tidak hanya menjalani pembinaan fisik dan disiplin dengan pola pendidikan militer. Mereka juga mendapatkan materi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan koperasi dan pengembangan usaha masyarakat.
Pembekalan mencakup kepemimpinan, wawasan kebangsaan, nilai Bela Negara, kerja sama tim hingga hubungan komando dan staf. Peserta juga mempelajari aspek manajerial dan keuangan, seperti akuntansi, perpajakan, perencanaan biaya, permodalan, pengawasan, dan pengelolaan aset.
Di bidang operasional, peserta dibekali pengetahuan mengenai digitalisasi dan ritel, pemasaran, model bisnis hingga pengelolaan kegiatan usaha di lapangan. Materi tersebut diperkuat melalui simulasi dan praktik lapangan selama masa pendidikan.
Setelah menyelesaikan diklat, para lulusan diharapkan mampu membawa pengetahuan tersebut ke daerah penugasan dan membantu koperasi maupun kelompok usaha masyarakat berkembang secara lebih profesional.
Sekjen Kemhan juga mengingatkan agar pengelolaan KDKMP dan KNMP dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel. Koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat setempat dinilai penting agar program ekonomi yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan daerah.
“Sinergi yang kuat antara peserta dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan lokal menjadi kunci utama keberhasilan di daerah penugasan,” lanjut amanat tersebut.
Dengan berakhirnya pendidikan ini, 650 lulusan SPPI 2026 selanjutnya akan memasuki tahap pengabdian di masyarakat. Mereka diharapkan tidak sekadar hadir sebagai pengelola koperasi, tetapi mampu membantu membuka peluang usaha, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kawasan pesisir.
