Metroikn, Samarinda – Peringatan Hari Buruh Internasional di Samarinda tak hanya diwarnai seremonial. Perempuan Mahardhika Samarinda justru melontarkan kritik keras terhadap kondisi perempuan pekerja yang dinilai masih jauh dari kata layak.
Realitas yang dihadapi perempuan buruh hari ini disebut belum berubah. Upah rendah, kontrak kerja yang rapuh, minim perlindungan sosial, hingga ancaman kekerasan di tempat kerja masih menjadi persoalan yang terus berulang.
Melalui pernyataan sikap resmi, organisasi ini menilai perempuan berada di posisi paling rentan di tengah tingginya angka pengangguran dan gelombang pemutusan hubungan kerja. Situasi tersebut membuat banyak perempuan tidak punya pilihan selain menerima pekerjaan dengan kondisi apa adanya.
Negara pun dinilai belum hadir secara optimal. Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja disebut belum terealisasi, sementara akses terhadap pekerjaan yang aman dan bermartabat masih terbatas.
Sorotan juga diarahkan pada praktik rekrutmen kerja yang dinilai diskriminatif. Perempuan kerap dinilai bukan dari kompetensi, melainkan faktor non-teknis seperti usia, penampilan, status perkawinan, hingga rencana memiliki anak. Kelompok yang paling terdampak antara lain perempuan disabilitas, kepala keluarga, korban kekerasan, serta minoritas gender yang semakin terpinggirkan.
Di saat yang sama, mereka juga menyoroti menguatnya pendekatan represif yang dianggap mempersempit ruang gerak buruh perempuan. Intimidasi hingga pembungkaman dinilai membuat pekerja enggan bersuara karena takut kehilangan pekerjaan.
Persoalan kekerasan di tempat kerja turut menjadi perhatian serius. Mulai dari pelecehan seksual, ancaman pemecatan saat hamil, pemotongan upah sepihak, hingga kriminalisasi terhadap buruh yang bersuara masih terus terjadi. Banyak korban memilih diam karena mekanisme pengaduan belum memberi rasa aman.
Atas kondisi tersebut, Perempuan Mahardhika Samarinda menyampaikan enam tuntutan kepada negara. Di antaranya mewujudkan kerja layak bagi perempuan, menagih realisasi janji lapangan kerja, menghapus praktik rekrutmen diskriminatif, menghentikan represi terhadap gerakan rakyat, memberantas kekerasan di dunia kerja, serta memperkuat solidaritas perempuan pekerja.
Pesan yang mereka tekankan tegas. Perempuan bukan tenaga kerja murah dan bukan objek eksploitasi. Mereka berhak atas pekerjaan yang aman, setara, dan bermartabat.
