DPU Balikpapan Ungkap Tiga Strategi Penanganan Banjir di Kota Beriman, Fokus pada Bendali DAS Ampal

metroikn, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat upaya pengendalian banjir, khususnya di kawasan rawan genangan seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Salah satu langkah prioritas saat ini adalah pengerukan sungai sebagai bagian dari strategi jangka menengah pembangunan bendungan pengendali (bendali).

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Jen Supriyanto, menjelaskan bahwa pengerukan dilakukan secara mandiri oleh Pemkot karena anggaran dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV belum mencukupi untuk pembangunan fisik bendali secara menyeluruh.

“Pengerukan ini mendesak agar air hujan bisa tertampung sementara. Targetnya tahap awal rampung dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Jen, Jumat (9/5/2025).

Ia menambahkan, keterlibatan personel TNI dalam kegiatan ini turut mempercepat pekerjaan di lapangan, terutama untuk mengatasi tantangan teknis seperti akses berat dan pemindahan material.

Dari total kebutuhan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan bendali, Pemkot Balikpapan telah berhasil membebaskan 9,4 hektare. Sisanya, sekitar 0,6 hektare masih terkendala persoalan tumpang tindih kepemilikan dan proses negosiasi harga. Sebagian dana ganti rugi telah dititipkan ke pengadilan melalui mekanisme konsinyasi.

Lahan proyek tersebut tersebar di dua wilayah: sekitar 3 hektare di Kelurahan Gunung Samarinda dan 7 hektare di Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Anggaran pembebasan lahan mencapai total Rp43,5 miliar, dengan rincian Rp22 miliar direalisasikan pada 2023 dan Rp21,5 miliar pada 2024.

Jen menjelaskan bahwa penanganan banjir di Balikpapan mengacu pada tiga strategi utama, yakni pelebaran saluran drainase, pembangunan bendali, dan penambahan rumah pompa. Namun, dari ketiganya, pembangunan bendali dinilai sebagai opsi paling realistis untuk saat ini.

“Pelebaran drainase memang ideal, tapi biayanya sangat besar. Berdasarkan studi tahun 2020, kebutuhan anggaran mencapai Rp1,6 triliun. Jelas belum memungkinkan dikerjakan dalam waktu dekat,” tegasnya. (adv/metroikn)