Metroikn, Balikpapan – Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 21 April 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Balikpapan. Meski kegiatan tersebut terpusat di ibu kota provinsi, dampaknya diperkirakan turut dirasakan di Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga utama di wilayah Kalimantan Timur.
Tanggal pelaksanaan aksi bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, yang biasanya diisi dengan berbagai kegiatan publik. Momentum ini dinilai berpotensi meningkatkan perhatian masyarakat terhadap aksi tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan massa dari berbagai daerah.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.
“Silakan menyuarakan aspirasi, itu hak masyarakat. Tapi harus disertai solusi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, potensi mobilitas massa lintas daerah perlu diantisipasi, termasuk arus pergerakan peserta aksi yang kemungkinan melintasi atau berasal dari Balikpapan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kelancaran aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi hingga pelayanan publik.
Menurutnya, stabilitas daerah menjadi hal utama yang harus dijaga, terutama di tengah situasi global yang dinilai masih dinamis dan berpotensi memengaruhi kondisi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan suasana tetap aman dan kondusif.
“Kita ingin daerah tetap aman dan kondusif. Jangan sampai situasi justru memperkeruh keadaan,” tegasnya.
Rahmad juga mengimbau seluruh peserta aksi agar menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dapat memicu konflik atau gesekan di lapangan.
Selain itu, Pemkot Balikpapan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna mengantisipasi dampak tidak langsung dari aksi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan roda perekonomian, aktivitas masyarakat, serta layanan publik tetap berjalan normal.
Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat luas untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan situasi di Balikpapan tetap terkendali selama berlangsungnya aksi.
Sebagai kota dengan peran strategis di Kalimantan Timur, Balikpapan dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Oleh karena itu, berbagai langkah antisipatif terus disiapkan agar dampak dari aksi unjuk rasa tersebut dapat diminimalkan tanpa mengurangi hak demokrasi masyarakat.
(Jm/Adv Diskominfo Balikpapan)
