Metroikn, Balikpapan – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan mulai mengarah pada persoalan konkret yang langsung dirasakan masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ bersama jajaran Pemerintah Kota Balikpapan, isu layanan dasar seperti air bersih, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi sorotan utama.
Rapat yang digelar pada Senin (20/4/2026) itu menjadi tahap awal dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah. Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan, Agus Budi Prasetyo , menjelaskan bahwa pertemuan tersebut masih bersifat pendahuluan, dengan fokus pada penyampaian gambaran umum capaian kinerja berdasarkan indikator makro.
“Rapat hari ini sifatnya pendahuluan. Kami menyampaikan capaian indikator kinerja secara makro, nanti akan didalami oleh masing-masing OPD,” ujarnya.
Meski baru tahap awal, sejumlah catatan langsung muncul dari DPRD. Salah satu yang paling menonjol adalah layanan air bersih yang dinilai belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, masih terdapat kawasan yang belum sepenuhnya terjangkau akses pendidikan dan layanan kesehatan secara optimal.
Agus mengakui bahwa berbagai masukan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah kota. Ia menilai, evaluasi LKPJ tidak hanya berfokus pada angka capaian, tetapi juga harus mencerminkan kondisi riil di lapangan yang dirasakan masyarakat.
Selain layanan dasar, aspek pengelolaan anggaran turut menjadi sorotan. DPRD menilai belanja operasional, termasuk untuk kebutuhan rutin seperti barang dan jasa serta belanja pegawai, masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Hal ini penting agar alokasi anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dari sisi penghematan itu positif. Tapi ke depan, alokasi anggaran yang sudah bisa diidentifikasi harus diarahkan lebih tepat untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Agus, pemerintah kota sebelumnya telah melakukan langkah efisiensi, seperti pengurangan perjalanan dinas, rapat, dan belanja barang. Kebijakan tersebut dinilai mampu menekan pengeluaran, namun ke depan diperlukan strategi agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, capaian kinerja pemerintah kota secara umum dinilai cukup baik jika dilihat dari indikator outcome yang diukur oleh lembaga eksternal. Namun demikian, DPRD menegaskan pentingnya menguji kesesuaian antara data tersebut dengan kondisi nyata di lapangan.
Proses pembahasan LKPJ masih akan berlanjut dengan agenda pemanggilan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam tahap berikutnya, Pansus akan mendalami capaian kinerja secara teknis, sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui evaluasi ini, diharapkan penyusunan program dan kebijakan ke depan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warga, terutama dalam pemenuhan layanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
(Jm/Adv Diskominfo Balikpapan)
