Metroikn, Samarinda – Video testimoni ucapan terima kasih dari sejumlah sekolah penerima bantuan seragam gratis di Kalimantan Timur memicu perdebatan di ruang publik. Konten yang beredar luas di media sosial itu menuai beragam respons, mulai dari apresiasi hingga kritik yang menyinggung potensi politisasi di lingkungan pendidikan.
Video tersebut diketahui berasal dari sekolah-sekolah penerima program bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun, alih-alih meredam, penyebarannya justru memicu polemik di tengah masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, memastikan pihaknya tidak pernah mengeluarkan instruksi resmi kepada sekolah untuk membuat maupun menyebarluaskan video tersebut.
“Kami tidak pernah mengeluarkan arahan resmi. Jika sekolah ingin menyampaikan kepada masyarakat, itu merupakan inisiatif masing-masing,” pungkasnya.
Menurut Armin, penyampaian informasi terkait program pemerintah merupakan bagian dari keterbukaan kepada publik, terlebih program tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat.
“Sebagai perangkat daerah, kami memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik atas program yang dijalankan,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini ruang publik cenderung dipenuhi kritik terhadap pemerintah, sehingga penyampaian informasi positif mengenai program yang telah dirasakan manfaatnya juga merupakan hal yang wajar.
“Tidak ada yang salah ketika sekolah menyampaikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima dan dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Lebih jauh, Armin menyebut testimoni dari sekolah dapat menjadi gambaran langsung kondisi di lapangan, tidak hanya berdasarkan laporan administratif.
“Dengan adanya testimoni, kondisi riil di lapangan bisa terlihat langsung,” katanya.
Selain itu, ia menilai penyampaian tersebut juga memiliki nilai edukatif bagi siswa dalam membangun karakter, khususnya dalam hal menghargai bantuan dan menumbuhkan rasa syukur.
“Ini juga menjadi bagian dari pendidikan karakter bagi siswa,” ujarnya.
Ia menambahkan, testimoni yang muncul juga dapat berfungsi sebagai laporan langsung kepada kepala daerah sekaligus bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
“Ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban publik, karena masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran,” tegasnya.
Meski polemik masih bergulir, Disdikbud Kaltim memastikan tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk membuat konten serupa, dan seluruh video yang beredar merupakan inisiatif masing-masing pihak.
