Metroikn, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus memacu proses pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama dari pemerintah pusat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Upaya percepatan dilakukan dengan menyempurnakan proposal serta memastikan kesiapan legalitas lahan sebagai syarat utama pengajuan.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa saat ini fokus pemerintah berada pada tahap administrasi agar usulan tersebut segera terdaftar di Kementerian Sosial. Menurutnya, program ini tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga lingkungan pembinaan yang komprehensif.
“Sekolah ini bukan sekadar ruang belajar, tetapi kawasan pendidikan menyeluruh. Di dalamnya ada gedung belajar, asrama, dapur, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga,” ujar Bagus, Jumat (1/5/2026).
Sekolah Rakyat dirancang menggunakan konsep boarding school yang menyasar anak-anak dari kelompok ekonomi desil 1 hingga 5. Dalam satu kawasan terpadu, siswa akan mendapatkan akses pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Bagus menekankan bahwa kebutuhan lahan menjadi salah satu faktor paling krusial dalam merealisasikan program tersebut.
“Karena konsepnya terpadu, minimal membutuhkan lahan sekitar 6,8 hingga 7 hektare,” katanya.
Pemkot Balikpapan telah menyiapkan dua opsi lokasi untuk pembangunan. Alternatif pertama berada di wilayah Balikpapan Timur dengan luas sekitar 7 hektare. Sementara alternatif kedua berada di Balikpapan Utara, tepatnya di kawasan bumi perkemahan dengan total luas lahan sekitar 20 hektare, di mana sebagian akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah.
Meski demikian, proses pengajuan sempat mengalami kendala karena status lahan yang belum bersertifikat resmi. Saat ini, lahan tersebut masih berupa surat keterangan aset milik pemerintah kota.
Untuk mengatasi hal itu, Pemkot Balikpapan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat proses sertifikasi. Di sisi lain, pemerintah pusat tetap mendorong agar proposal segera diajukan sambil menunggu proses legalitas rampung.
“Kementerian menyarankan proposal tetap segera masuk agar terdaftar lebih dulu, sambil proses sertifikasi kita kejar. Legalitas ini penting karena harus benar-benar menjadi aset resmi pemerintah kota,” ujar Bagus.
Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi solusi strategis dalam meningkatkan daya tampung pendidikan di Balikpapan. Program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan bagi lulusan SD dan SMP yang belum mendapatkan akses ke sekolah negeri.
Selain itu, seluruh biaya pembangunan fisik akan ditanggung oleh pemerintah pusat sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memperluas akses pendidikan tanpa tekanan anggaran.
Sejalan dengan program tersebut, Pemkot Balikpapan juga tengah mempercepat sertifikasi aset daerah. Dari total sekitar 1.400 bidang aset, sebanyak 150 bidang diprioritaskan untuk disertifikasi, termasuk fasilitas pendidikan dan gedung pemerintahan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi sengketa hukum di masa depan.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, penetapan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan dapat dilakukan pada tahun ini, dengan konstruksi fisik dimulai pada 2027.
“Ini bukan sekadar proyek pendidikan, tetapi investasi masa depan. Kami ingin memastikan setiap anak, tanpa memandang kondisi ekonomi, memiliki akses pendidikan yang layak,” kata Bagus.
(Jm/Adv Diskominfo Balikpapan)
