Metroikn, Balikpapan – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Balikpapan menjadi momentum bagi kalangan pekerja untuk menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya terkait penghapusan sistem outsourcing. Kegiatan yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan di Auditorium Balai Kota pada Jumat (1/5/2026) berlangsung dalam suasana dialogis antara pemerintah dan ratusan perwakilan buruh.
Mengusung tema “Kolaborasi Mewujudkan Kemajuan Industri Kesejahteraan Pekerjaan”, peringatan May Day tahun ini difokuskan pada penguatan komunikasi antara pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan. Forum tersebut menjadi ruang terbuka bagi buruh untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi di lapangan.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja harus dibangun atas dasar sinergi. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
“Saya hadir bukan hanya sebagai wali kota, tetapi juga bagian dari keluarga besar buruh. Saya memahami bagaimana kehidupan pekerja karena saya pernah menjalaninya,” ujarnya.
Rahmad mengungkapkan bahwa pengalaman masa lalunya sebagai tenaga bongkar muat hingga pernah memimpin Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) memberikan perspektif tersendiri dalam memahami dinamika kehidupan buruh. Hal itu, menurutnya, menjadi landasan moral dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pekerja.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan kondisi ekonomi Balikpapan yang dinilai cukup stabil. Ia menyebut angka kemiskinan berada di kisaran 1,8 persen, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi dan terbukanya lapangan kerja.
“Ini menunjukkan perekonomian kita bergerak baik. Tapi tentu masih ada yang harus kita benahi bersama,” katanya.
Meski demikian, sejumlah tuntutan buruh mencuat dalam forum tersebut. Perwakilan Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Balikpapan, Budi Satria, secara tegas menyuarakan perlunya penghapusan sistem outsourcing yang dinilai menimbulkan ketidakpastian kerja.
“Setiap tahun kami harus menghadapi ketidakpastian. Ini yang membuat pekerja merasa tidak aman,” ujarnya.
Selain itu, buruh juga mendorong peningkatan Upah Minimum Kota (UMK) serta penguatan hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Rahmad menyatakan dukungannya, termasuk terhadap wacana penghapusan outsourcing. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Kami di daerah akan memfasilitasi dan menyampaikan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa praktik di perusahaan yang pernah dikelolanya menunjukkan adanya komitmen terhadap kesejahteraan pekerja, di mana karyawan dengan kinerja baik dapat diangkat menjadi pegawai tetap setelah dua tahun.
Lebih lanjut, Rahmad mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Ia menilai komunikasi yang terbuka dapat memperbesar peluang tercapainya solusi yang adil bagi semua pihak.
“Kalau kita duduk bersama dan berdialog, peluang solusi itu jauh lebih besar dibandingkan hanya menyampaikan aspirasi tanpa komunikasi langsung,” tuturnya.
Peringatan May Day 2026 di Balikpapan berlangsung tertib dan kondusif. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan buruh dan pemerintah dalam membahas isu perlindungan tenaga kerja serta kepastian kerja, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di daerah.
(Jm/Adv Diskominfo Balikpapan)
