Metroikn, Samarinda – Wacana penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur terus menggelinding dan kini mulai menyeret nama Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, ke dalam pusaran polemik. Namun Seno memilih bersikap tenang bahkan merespons isu itu dengan santai.
“Hehe mana ada. Itu urusan DPRD,” kata Seno singkat.
Bagi Seno, hak angket adalah kewenangan penuh lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintah daerah. Ia menyerahkan sepenuhnya pembahasan tersebut kepada para anggota dewan dan memilih fokus pada pekerjaan sehari-hari bersama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
“Silakan dibahas sesuai mekanisme yang ada di DPRD. Kami tetap bekerja seperti biasa,” ujarnya.
Wacana hak angket sendiri bermula dari aksi demonstrasi “214” yang digelar sejumlah kelompok masyarakat di Samarinda. Massa mendesak DPRD Kaltim lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, khususnya menyangkut tata kelola pemerintahan dan kebijakan anggaran daerah. Desakan itu kemudian bergulir di internal DPRD hingga memunculkan dukungan dari sejumlah fraksi.
Hingga awal Mei 2026, sebanyak 21 anggota DPRD Kaltim dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak angket.
Nama Seno turut masuk dalam pembahasan setelah Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menyampaikan pandangannya terkait mekanisme hak angket.
Sarkowi menegaskan, jika hak angket benar-benar digunakan, prosesnya tidak bisa hanya ditujukan kepada gubernur saja mengingat gubernur dan wakil gubernur merupakan satu kesatuan kepala daerah hasil pemilihan.
“Kalau angket itu memang ada, maka angket itu juga untuk gubernur dan wakil gubernur,” ujar Sarkowi.
Ia juga mengingatkan seluruh fraksi untuk mempertimbangkan penggunaan hak angket secara matang dan memahami aturan hukumnya. DPRD, menurutnya, masih memiliki instrumen pengawasan lain yang bisa ditempuh lebih dahulu yakni hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepala daerah atas kebijakan yang dianggap berdampak luas bagi masyarakat.
Di tengah semua dinamika itu, Seno tetap memilih irit komentar dan menyerahkan seluruh proses politik kepada DPRD Kaltim.
