Metroikn, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memastikan pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero) untuk meminta penjelasan terkait pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.
Menurut Hasanuddin, DPRD perlu memperoleh penjelasan resmi agar penyebab gangguan pasokan listrik dapat diketahui secara utuh sebelum mengambil sikap lebih lanjut.
“Kami akan meminta penjelasan langsung dari PLN mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, DPRD menerima berbagai informasi mengenai penyebab pemadaman. Mulai dari adanya gangguan pada sejumlah pembangkit listrik hingga dugaan terbatasnya pasokan batu bara akibat pembatasan produksi melalui skema Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB).
Namun, menurut Hasanuddin, seluruh informasi tersebut masih perlu diverifikasi secara langsung kepada PLN.
“Informasi yang kami terima memang ada beberapa pembangkit yang mengalami kerusakan. Ada juga yang menyebut pasokan batu bara berkurang karena pembatasan RKB. Untuk memastikan itu semua, kami akan meminta penjelasan langsung dari PLN,” katanya.
Ia menegaskan DPRD belum ingin menyimpulkan penyebab utama pemadaman sebelum memperoleh keterangan resmi dari perusahaan penyedia listrik tersebut. Karena itu, RDP akan dimanfaatkan untuk membahas penyebab gangguan sekaligus langkah-langkah percepatan pemulihan pasokan listrik di Kalimantan Timur.
Selain menyoroti persoalan kelistrikan, Hasanuddin juga menyinggung kebijakan produksi batu bara. Ia mendukung peningkatan kuota produksi melalui mekanisme RKB karena dinilai dapat membantu menjaga pasokan energi sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Menurutnya, peningkatan produksi tidak hanya berpotensi menambah pendapatan daerah, tetapi juga menjaga keberlangsungan operasional perusahaan tambang sehingga risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat ditekan.
“Kalau produksi meningkat, pendapatan daerah juga bertambah. Yang paling penting, aktivitas perusahaan tetap berjalan sehingga dampak sosial seperti PHK bisa diminimalkan,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman listrik bergilir, Hasanuddin belum memberikan tanggapan lebih lanjut.
“Nanti kita bicarakan,” pungkasnya.
