Metroikn, Samarinda – Polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali mencuat di Kota Samarinda. Namun, DPRD menilai persoalan yang terus berulang setiap tahun itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh sistem penerimaan peserta didik.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai tingginya keinginan sebagian orang tua agar anak mereka diterima di sekolah favorit justru menjadi salah satu pemicu utama munculnya berbagai keluhan selama proses SPMB berlangsung.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai jalur penerimaan, mulai dari domisili, afirmasi hingga prestasi. Persoalan muncul ketika sebagian masyarakat hanya berfokus pada sekolah tertentu.
“Kadang orang tua maunya anaknya sekolah di situ. Kalau tidak di sekolah itu, tidak mau. Padahal kita juga harus menghargai sistem yang sudah dibuat,” ujar Anhar.
Ia menegaskan pemerintah memiliki kewajiban memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan. Karena itu, menurutnya, persoalan yang terjadi bukan karena anak kehilangan kesempatan bersekolah, melainkan tidak semua peserta didik dapat diterima di sekolah yang menjadi pilihan utama.
“Pemerintah tidak akan membiarkan anak-anak kita tidak sekolah. Yang terjadi sekarang ini kadang sekolah yang diinginkan tidak diterima. Nah, itu yang kita carikan solusinya,” katanya.
Anhar juga mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap sekolah favorit. Ia menilai keberhasilan siswa lebih ditentukan oleh kemauan belajar dibandingkan nama besar sekolah.
Sebagai contoh, ia menceritakan pengalaman anaknya yang memilih bersekolah di kawasan Palaran meski sempat diterima di sekolah unggulan. Keputusan tersebut justru mengantarkan anaknya meraih beasiswa hingga melanjutkan pendidikan di Universitas Osaka, Jepang.
“Yang menentukan itu bukan sekolahnya, tetapi anaknya sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD mengakui masih terdapat persoalan pemerataan daya tampung sekolah di sejumlah wilayah yang perlu segera dibenahi pemerintah.
Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB, termasuk menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait jalur domisili, afirmasi maupun prestasi.
Dalam waktu dekat, DPRD juga berencana memanggil seluruh pihak terkait guna memperoleh gambaran utuh mengenai berbagai persoalan yang muncul selama proses penerimaan siswa baru berlangsung.
“Kita tidak boleh memvonis siapa pun. Kita cari dulu masalahnya di mana, kemudian kita carikan solusi yang terbaik,” tegas Anhar.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD berharap sistem penerimaan peserta didik di Samarinda ke depan dapat berjalan lebih adil, transparan, akuntabel, sekaligus mampu menjamin setiap anak memperoleh hak yang sama untuk mengakses pendidikan.
