Metroikn, Samarinda – Di tengah sorotan publik yang semakin menguat, isu renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur kembali menjadi bahan perdebatan. Situasi ini mengemuka tidak lama setelah Aksi 21 April 2026 (Aksi 214) di Samarinda yang berujung pada gelombang protes massa terhadap Gubernur Rudy Mas’ud, termasuk desakan evaluasi kebijakan dan tata kelola anggaran daerah.
Aksi tersebut sebelumnya diikuti ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa yang menyuarakan tuntutan di depan DPRD hingga Kantor Gubernur Kaltim. Eskalasi di lapangan kala itu menjadi titik awal menguatnya kembali sorotan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah provinsi, termasuk yang berkaitan dengan belanja fasilitas pejabat.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, rencana renovasi rumah jabatan Gubernur Kaltim justru kembali disorot. Sejumlah item dalam paket pekerjaan tersebut dinilai tidak mencerminkan urgensi, mulai dari kursi pijat hingga akuarium air laut yang ikut masuk dalam daftar pengadaan.
“Di tengah kondisi efisiensi anggaran, publik tentu wajar mempertanyakan prioritas belanja pemerintah,” demikian salah satu sorotan yang mengemuka dalam ruang publik pasca mencuatnya isu tersebut.
Sorotan pun meluas, tidak hanya pada nilai proyek yang mencapai Rp25 miliar, tetapi juga pada sensitivitas penggunaan anggaran di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi. Perdebatan ini kian menguat setelah rangkaian aksi dan kritik publik beberapa waktu terakhir.
Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya serta kanal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Minggu (26/4/2026), Gubernur Rudy Mas’ud akhirnya merespons langsung gelombang kritik yang berkembang.
“Beberapa hari terakhir saya mengikuti berbagai perhatian, masukan, dan juga kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa kritik publik merupakan bagian dari kepedulian terhadap jalannya pemerintahan. Rudy juga menyebut bahwa respons masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sensitivitas terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” katanya.
Rudy menegaskan bahwa meski perencanaan paket renovasi tersebut disebut telah ada sebelum dirinya menjabat, tanggung jawab tetap berada di pundaknya sebagai kepala daerah saat ini.
“Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun, saya menyadari sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya,” ucapnya.
Ia juga memastikan seluruh item dalam paket renovasi akan dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka.
“Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi,” ujarnya.
Selain itu, ia menyampaikan langkah penataan internal, termasuk meniadakan keterlibatan keluarga dalam struktur yang berkaitan langsung dengan pemerintah provinsi.
“Mulai esok, saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur,” kata Rudy.
