MetroIkn, Samarinda – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu instrumen penggerak perekonomian masyarakat dari tingkat paling bawah.
Komitmen tersebut disampaikan Komandan Korem (Danrem) 091/Aji Surya Nata Kesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul, yang menilai penguatan ekonomi berbasis desa sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Anggara, pembangunan ekonomi nasional tidak bisa hanya bertumpu pada sektor besar, melainkan harus dimulai dari akar rumput dengan memperkuat struktur ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.
“Pemerintah melalui Asta Cita memiliki banyak program untuk membangun ekonomi kerakyatan. Di TNI, kami juga bekerja keras mendorong pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
Ia menilai, koperasi Merah Putih merupakan program strategis karena mampu menggerakkan roda ekonomi secara langsung di tingkat lokal. Melalui koperasi, masyarakat desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku utama dalam aktivitas ekonomi.
“Program ini luar biasa karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Jika koperasi berjalan baik, maka ekonomi bisa benar-benar digerakkan dari bawah,” katanya.
Anggara menambahkan, keberhasilan ekonomi kerakyatan sejatinya telah terbukti saat Indonesia menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Pada masa itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru menjadi penopang utama perekonomian nasional.
“Ketika pandemi mengguncang ekonomi global, negara kita tetap bisa bertahan karena UMKM masih berjalan. Itu bukti bahwa ekonomi kerakyatan memiliki daya tahan yang sangat kuat,” ungkapnya.
Semangat tersebut, lanjut Anggara, kini kembali ingin diperkuat pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program strategis, mulai dari koperasi desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga konsep penguatan ekonomi lokal lainnya.
Ia mengakui bahwa implementasi kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan bukan perkara mudah dan membutuhkan proses panjang serta kolaborasi berbagai pihak.
Meski demikian, Anggara optimistis seluruh kebijakan tersebut akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Memang tidak instan dan tidak mudah, tetapi dengan kerja bersama dan keyakinan yang kuat, kebijakan-kebijakan ini akan berujung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
