Metroikn, Sendawar – Upaya percepatan penurunan tengkes (stunting) di Kabupaten Kutai Barat membuahkan tren positif setelah angka prevalensi balita stunting berhasil ditekan ke posisi 11,49 persen pada 2026. Capaian tersebut mencerminkan penurunan berkesinambungan dari hasil evaluasi 2025 yang berada di level 12,31 persen berdasarkan basis data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).
Meski pencatatan dan pelaporan rutin internal memperlihatkan kemajuan nyata, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 sebelumnya sempat mencatat prevalensi stunting Kutai Barat berada pada angka 27,6 persen. Posisi tersebut menjadi perhatian serius karena masih bertengger di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 22,2 persen serta target nasional di angka 19,8 persen.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan bahwa disparitas data tersebut menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen, memperluas cakupan pemantauan, serta memastikan penanganan intervensi berjalan tepat sasaran hingga ke tingkat tapak.
Menurut Bupati, data tersebut menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Barat masih berada di atas angka nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus pengingat bagi semua pihak untuk terus memperkuat komitmen dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di daerah.
“Data E-PPGBM menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam memantau kondisi gizi balita dan mengevaluasi pelaksanaan intervensi di lapangan,” tegas Frederick Edwin di Gedung DPRD Kubar, Rabu (4/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah kini mengintensifkan keterpaduan intervensi spesifik dan sensitif dengan menyasar seluruh fase siklus kehidupan, mulai dari pendampingan kesehatan calon pengantin, pemeriksaan berkala ibu hamil, pemberian asupan gizi ibu menyusui, hingga pemantauan tumbuh kembang balita. Gerakan lapangan ini melibatkan kerja sama erat antara Dinas Kesehatan, puskesmas di 16 kecamatan, Tim Penggerak PKK, para kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga, serta aparatur pemerintah kampung dengan dukungan optimalisasi dana desa.
Strategi penurunan angka tengkes di Bumi Tanaa Purai Ngeriman juga dipadukan dengan pemenuhan infrastruktur permukiman sehat.
Pemerintah daerah menempatkan akses air minum layak yang kini menjangkau 63,86 persen penduduk serta cakupan sanitasi layak sebesar 76,94 persen sebagai fondasi penting untuk memutus risiko infeksi berulang pada anak-anak di pedalaman.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Kantor Bappeda Litbang Kutai Barat beberapa waktu lalu mengatakan, deteksi dini stunting kerap terhambat akibat masih rendahnya angka kehadiran balita di Posyandu karena pergeseran kebiasaan serta tingginya mobilitas masyarakat.
Situasi ini mendorong pemerintah daerah menerbitkan instruksi berjenjang dari bupati hingga petinggi kampung agar orang tua tertib membawa anak ke pos penimbangan, memperkuat motivasi dan insentif kader, melengkapi alat ukur antropometri berstandar nasional, serta mengintegrasikan data lintas sektor.
“Karena itu kita ingin semua elemen masyarakat bekerja sama mulai dari tingkat posyandu, kampung sampai kabupaten,” katanya.
Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing menjadi penentu posisi Kutai Barat sebagai mitra strategis penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui kerja sama lintas sektor yang solid, pemerintah daerah menargetkan terwujudnya gerakan nol kasus stunting baru guna melahirkan generasi muda daerah yang unggul dan siap bersaing di masa depan. (Adv)
