Metroikn, Balikpapan – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dalam beberapa waktu terakhir di Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah mengambil langkah cepat. Antrean panjang kendaraan, terutama truk logistik, terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan mulai mengganggu distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud memastikan pemerintah kota telah membentuk tim investigasi untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas kekhawatiran adanya penyalahgunaan distribusi solar, di tengah tingginya kebutuhan sektor transportasi dan logistik.
“Sesuai aturan, yang berhak itu angkutan yang membawa sembilan bahan pokok. Tim investigasi akan melihat langsung di lapangan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Selain itu, Rahmad menjelaskan bahwa tim investigasi akan turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang mengisi solar subsidi, termasuk memverifikasi jenis muatan yang diangkut. Pemerintah ingin memastikan BBM bersubsidi tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak, seperti kendaraan industri non-subsidi atau praktik penimbunan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Ia juga menyoroti persoalan struktural yang turut memperparah antrean, yakni ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan ketersediaan SPBU. Pertumbuhan kendaraan logistik di Balikpapan dinilai cukup pesat, namun belum diimbangi dengan penambahan infrastruktur distribusi energi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan penumpukan kendaraan di titik-titik SPBU tertentu.
Sebagai langkah jangka menengah, Pemerintah Kota Balikpapan merencanakan penambahan SPBU di sejumlah lokasi strategis. Upaya ini diharapkan mampu mengurai kepadatan antrean dan memperlancar distribusi BBM di berbagai wilayah kota.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga melihat adanya peluang dari meningkatnya minat pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan SPBU. Hal ini dinilai dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap BBM sekaligus memperkuat sistem distribusi energi di Balikpapan.
Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), solar subsidi memang diperuntukkan bagi sektor tertentu, seperti angkutan umum dan distribusi bahan pokok. Namun, pengawasan di lapangan kerap menjadi tantangan, khususnya di daerah dengan aktivitas industri dan logistik tinggi.
Pemerintah Kota Balikpapan berharap kombinasi antara pengawasan yang lebih ketat melalui tim investigasi dan penambahan infrastruktur SPBU dapat menjadi solusi komprehensif. Dengan langkah tersebut, distribusi solar diharapkan kembali normal dan aktivitas para sopir truk serta distribusi logistik tidak lagi terganggu oleh antrean panjang.
(Jm/Adv Diskominfo Balikpapan)
