Metroikn, Nusantara – Berbagai aspirasi masyarakat di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan antara Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Kantor Otorita IKN, Nusantara, Senin (22/6/2026).
Sebelum bertemu jajaran Otorita IKN, Mugiyanto lebih dulu berdialog dengan masyarakat di Kecamatan Sepaku. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi terkait kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, akses layanan dasar, dampak pembangunan, hingga harapan terhadap perkembangan IKN ke depan.
Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat kemudian dibawa dalam pertemuan bersama Otorita IKN sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan yang inklusif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami tadi menyempatkan diri untuk bertemu dengan masyarakat di Sepaku. Di Aula Kecamatan, didampingi Pak Camat, kami mendengarkan berbagai aspirasi mereka,” ujar Mugiyanto.
Selain membahas aspirasi warga, pertemuan juga menyoroti berbagai aspek pembangunan di IKN, mulai dari pemenuhan hak masyarakat, kesejahteraan pekerja, akses terhadap layanan dasar, hingga upaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat sekitar.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian HAM dan Otorita IKN turut menjajaki peluang pengembangan Nusantara sebagai Human Rights City atau kota yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan, program, dan tata kelola pembangunan.
Konsep tersebut dinilai selaras dengan visi Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua yang mengedepankan inklusivitas dan kualitas hidup masyarakat.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, perspektif hak asasi manusia dapat menjadi salah satu penguatan dalam pembangunan Nusantara.
“Kami menyambut baik masukan dari Kementerian HAM terkait penguatan perspektif hak asasi manusia dalam pembangunan IKN. Gagasan mengenai Human Rights City menarik untuk dikaji lebih lanjut dan dapat menjadi salah satu penguatan bagi IKN,” kata Basuki.
Ia berharap Kementerian HAM dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip HAM melalui program yang konkret dan terukur sehingga dapat terintegrasi dalam tata kelola pembangunan Nusantara.
“Kita buatkan programnya, sesuai dengan indikator-indikator HAM,” ujarnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan menghasilkan sejumlah masukan yang akan menjadi bahan koordinasi lanjutan antara Kementerian HAM dan Otorita IKN. Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi guna memastikan pembangunan Nusantara berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
