metroikn, Jakarta – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 3 triliun rupiah yang diusulkan PT PLN untuk anggaran tahun 2025.
Hal tersebut diputuskan dalam rapat kerja DPR bersama Menteri BUMN yang berlangsung Rabu (10/7/2024) di Jakarta.
Besaran usulan PMN tersebut dialokasikan untuk mendukung strategi PLN dalam mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik (RDB) 100 persen. Terkhusus mewujudkan komitmen tentang keadilan energi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Pimpinan rapat kerja yang juga anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyampaikan dukungan pihaknya terhadap upaya PLN dalam memberikan akses listrik kepada masyarakat.
“Kita mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji.
Menteri BUMN, Erick Thohir, berharap melalui PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ucapnya di gedung DPR RI.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan komitmen PLN bersama pemerintah dalam penyediaan listrik ke seluruh pelosok tanah air.
“Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan.
Lebih lanjut dipaparkan, PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai RDB PLN 100 persen. Untuk itu, PLN akan mengalokasikan PMN demi melistriki 85 ribu pelanggan di 1.092 desa yang tercakup dalam program Lisdes pada tahun 2025.
“PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrem yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area dan berada di 3T,” paparnya.
Darmawan menguraikan, transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini juga telah terintegrasi dengan peta geospasial. Sehingga, perencanaan dan eksekusi Lisdes dipastikan lebih terukur dan tepat sasaran.
“Kemudian telah dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara. Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan,” sambungnya.
Pada periode 2015-2022, PLN berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan. Satu di antaranya melistriki 7.980 desa meliputi 1,37 juta masyarakat.
Hingga Mei 2024, capaian RDB Nasional berada di angka 99,87 persen. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target.
“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” demikian dia.
