metroikn, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah intervensi untuk mengatasi kelangkaan beras premium yang terjadi di sejumlah daerah. Upaya dilakukan baik dalam jangka pendek melalui distribusi Bulog, maupun jangka panjang dengan percepatan program swasembada pangan.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menjelaskan, kondisi ini merupakan dampak dari hasil investigasi Satgas Pangan beberapa waktu lalu. Dari 16 sampel beras premium yang diuji, ditemukan tidak memenuhi standar kualitas, hal tersebut memicu pengetatan pengawasan terhadap pasokan beras.
“Distributor harus memastikan kualitas beras sesuai ketentuan. Proses penyesuaian ini membuat pasokan masuk lebih lambat sehingga stok menipis,” jelas Heni, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur, Selasa (19/8/2025).
Untuk menutupi kekosongan stok, Pemprov Kaltim menggandeng Perum Bulog. Pimpinan Cabang Bulog Samarinda, Adi Yanuar, menyebutkan saat ini tersedia 8.900 ton beras medium untuk penyaluran di enam kabupaten/kota di Kaltim.
Hingga kini, 1.016 ton beras bantuan pangan sudah disalurkan. Selain itu, Bulog juga rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga tingkat kelurahan.
“Selain pasar tradisional, distribusi juga akan diperluas ke ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart sesuai petunjuk teknis yang berlaku,” kata Adi.
Meski intervensi ini dinilai efektif mengatasi kelangkaan jangka pendek, Pemprov Kaltim menegaskan solusi permanen adalah mempercepat kemandirian pangan.
Diketahui, produksi beras lokal baru mampu memenuhi sekitar 36 persen dari kebutuhan masyarakat, yakni 27 ribu ton dari total kebutuhan 29 ribu–34 ribu ton per bulan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Pertanian tengah mempercepat program perluasan lahan persawahan. Target yang dicanangkan yaitu tambahan 30 ribu hektare untuk mencapai luas aktif 50 ribu hektare dalam enam bulan.
Program ini mulai dijalankan sejak Mei 2025 di empat kabupaten, yaitu Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau.
“Upaya ini penting agar ke depan Kaltim tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah. Risiko mengambil beras dari luar pulau cukup besar,” ujar Seno.
Sebagai Informasi, saat ini Kaltim memiliki sekitar 20 ribu hektare lahan sawah aktif. Penambahan 30 ribu hektare diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah.
