Metroikn, Samarinda – Kondisi keuangan Pemerintah Kota Samarinda pada 2026 membuat arah kebijakan anggaran berubah cukup signifikan. Tahun ini, sebagian besar kapasitas APBD difokuskan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang terbentuk dari pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan langkah tersebut diambil sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal daerah agar beban keuangan tidak terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, kewajiban pembayaran yang muncul saat ini merupakan konsekuensi dari dinamika pelaksanaan APBD yang mengalami perubahan setelah perencanaan awal ditetapkan. Saat terjadi penyesuaian terhadap kemampuan pendapatan daerah, terdapat selisih pembiayaan yang harus diselesaikan pemerintah.
Karena itu, Pemkot Samarinda memilih menempatkan penyelesaian utang sebagai agenda utama pengelolaan keuangan daerah sepanjang 2026.
“Dalam pelaksanaan APBD terdapat sejumlah penyesuaian fiskal. Karena belanja telah dirancang berdasarkan asumsi penerimaan sebelumnya, maka ketika terjadi perubahan muncul kewajiban yang harus diselesaikan,” ujar Andi Harun.
Ia mengungkapkan porsi terbesar APBD tahun ini digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi tersebut membuat ruang gerak pemerintah dalam menjalankan program baru menjadi lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, Andi Harun memastikan sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah. Pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang bersifat mendesak disebut tetap mendapat alokasi agar pelayanan publik tidak mengalami penurunan.
“Penyelesaian kewajiban utang menjadi prioritas kami tahun ini, namun pelayanan publik yang mendasar tetap harus berjalan dan tidak boleh terganggu,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah kini lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Setiap kegiatan harus memiliki tingkat urgensi yang jelas serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi fiskal daerah. Pemkot Samarinda menargetkan setelah kewajiban pembayaran utang terselesaikan, kapasitas anggaran daerah akan kembali lebih longgar sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal mulai 2027.
