Metroikn, Nusantara – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penetapan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia.
Pembangunan kawasan tersebut sejatinya telah berjalan sejak akhir 2025 setelah dikontrakkan. Memasuki awal 2026, desainnya kemudian disesuaikan kembali mengikuti arahan Presiden untuk penyempurnaan konsep. Proses perancangannya juga tidak dilakukan secara terbatas, melainkan melalui studi banding ke beberapa negara, seperti Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.
Penandatanganan desain itu turut mendapat perhatian dan apresiasi dari Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan legislatif di IKN, Senin (20/04/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momen peninjauan langsung progres pembangunan infrastruktur kelembagaan negara yang terus dikebut di lapangan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai desain yang telah disetujui Presiden tidak hanya kuat secara arsitektur, tetapi juga membawa simbol kebangsaan yang kokoh.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa perkembangan pembangunan IKN kini sudah jauh lebih konkret dibanding tahap awal perencanaan. Sejumlah infrastruktur utama bahkan sudah berdiri dan mulai dapat disaksikan langsung di kawasan tersebut.
“Disini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa desain kawasan legislatif dan yudikatif membawa filosofi kuat terkait wibawa dan karakter kelembagaan negara.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki.
Dengan pengesahan desain ini, IKN memasuki fase lanjutan yang lebih krusial dalam membangun ekosistem kelembagaan negara yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.
