Metroikn, Penajam – Persoalan anggaran kajian perubahan status kelurahan menjadi desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian DPRD. Pasalnya, anggaran sekitar Rp250 juta yang sebelumnya dijanjikan untuk mengakomodasi kajian tersebut justru tidak ditemukan dalam penganggaran.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, menyayangkan tidak adanya alokasi anggaran tersebut. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah menunjukkan niat baik dalam menindaklanjuti usulan tim pemekaran desa. Namun, dalam prosesnya, usulan pemekaran desa sempat diarahkan menjadi kelurahan.
“Kami menyayangkan anggaran kajian perubahan status kelurahan menjadi desa yang sebelumnya sudah dijanjikan sekitar Rp250 juta, tetapi setelah dikonfirmasi justru tidak ditemukan dalam penganggaran,” ujar Mahyudin, Jumat (6/11/2026).
Melalui beberapa kali rapat dengar pendapat (RDP), pihaknya kemudian meminta agar status wilayah tersebut dikembalikan dari kelurahan menjadi desa. Permintaan itu pun telah disetujui, tetapi masih membutuhkan kajian baru sebagai dasar perubahan status.
Sebab, kajian sebelumnya disusun untuk perubahan status desa menjadi kelurahan. Dengan adanya rencana perubahan kembali menjadi desa, kajian tersebut perlu diperbarui sesuai kebutuhan.
Ia mengungkapkan, persoalan anggaran kajian itu sebelumnya telah disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Bahkan, BKAD sempat menjanjikan akan mengakomodasi anggaran untuk kajian perubahan status kelurahan menjadi desa.
Namun, setelah dilakukan konfirmasi kembali, anggaran tersebut ternyata tidak ditemukan dalam penganggaran.
Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai perhatian pemerintah terhadap kelanjutan proses pemekaran desa. Terlebih, terdapat tujuh desa yang sebelumnya diusulkan oleh tim pemekaran, tetapi dalam prosesnya diarahkan menjadi kelurahan.
Kini, pihaknya meminta agar status tujuh wilayah tersebut dikembalikan menjadi desa. Namun, proses tersebut membutuhkan dukungan kajian yang anggarannya sebelumnya telah direncanakan.
Mahyudin pun meminta BKAD memberikan perhatian terhadap alokasi anggaran kajian tersebut agar tidak dihilangkan. Terlebih, sebelumnya telah ada pembicaraan dan kesepakatan mengenai anggaran sekitar Rp250 juta untuk kebutuhan tersebut.
“Saya menitip pesan pada BKAD, penyebabnya anggaran itu dihilangkan, mengingat sebelumnya sudah di sepakati dan dibicarakan,” tegasnya.
(Adv)
