Metroikn, Penajam – Keselamatan dan pemenuhan fasilitas atlet Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian DPRD menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026. Kejadian kecelakaan yang pernah dialami kontingen daerah lain menjadi pengingat agar perlindungan terhadap atlet benar-benar diperhatikan.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah kabupaten lebih serius memperhatikan keselamatan dan kebutuhan atlet selama mengikuti pertandingan.
Menurutnya, Porprov merupakan agenda pemerintah provinsi. Karena itu, Pemprov diharapkan bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan kegiatan berjalan dengan baik, termasuk memberikan perhatian terhadap keselamatan para atlet.
Ia juga menyinggung kejadian yang pernah terjadi di Berau, termasuk adanya atlet yang mengalami kecelakaan. Hal tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kita tentu berharap kejadian yang pernah terjadi itu tidak terulang kembali. Pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan keselamatan dan kebutuhan para atlet di setiap cabor,” ujar Jamaluddin, Jumat (6/11/2026).
Ia mengakui pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan upaya untuk mendukung kontingen PPU. Namun, dengan keterbatasan anggaran, dukungan tersebut dinilai masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan agar kebutuhan para atlet terpenuhi.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kelayakan kendaraan atau bus yang digunakan untuk mengangkut atlet. Jamaluddin menyayangkan adanya informasi awal mengenai kondisi bus yang disebut tidak layak saat kontingen tiba di lokasi kegiatan.
Menurutnya, persoalan transportasi tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan keselamatan atlet selama mengikuti kegiatan.
“Kami juga menyayangkan informasi awal terkait bus yang digunakan, karena disebut kondisinya tidak layak. Mudah-mudahan pada pelaksanaan kali ini tidak terjadi hal yang demikian,” ungkapnya.
Jamaluddin menjelaskan, meskipun anggaran kegiatan berasal dari pemerintah provinsi, pengelolaannya di daerah juga perlu menjadi perhatian. Ia menyebut pengelolaan anggaran melalui KONI maupun perangkat daerah harus dipastikan berjalan dengan baik agar kebutuhan kontingen benar-benar terpenuhi.
Selain itu, ia menyoroti potensi atlet terlantar akibat kurangnya perhatian terhadap fasilitas dan penempatan selama kegiatan berlangsung.
Karena itu, DPRD PPU berencana mengusulkan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) agar mendapat jadwal untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi pertandingan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi atlet PPU, mulai dari fasilitas, transportasi, penempatan, hingga kebutuhan lainnya selama mengikuti Porprov.
“Makanya, kami berencana mengusulkan melalui Banmus agar ada jadwal untuk melakukan pemantauan langsung ke sana. Kami ingin melihat sejauh mana kondisi atlet kita, bagaimana perlakuannya, penempatannya, dan kebutuhan mereka selama berada di lokasi,” jelasnya.
Sementara terkait pemberian bonus bagi atlet, Jamaluddin menyebut hal tersebut merupakan ranah pemerintah. DPRD dalam hal ini lebih berfokus memberikan dukungan serta mengawal agar keselamatan dan kebutuhan atlet selama mengikuti pertandingan mendapat perhatian.
(Adv)
