Metroikn, Balikpapan – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan mulai menerapkan sistem antrean digital dalam pelaksanaan verifikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Skema ini diberlakukan untuk mengurai kepadatan layanan sekaligus memberikan kepastian waktu bagi masyarakat yang melakukan verifikasi data.
Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan bahwa pengambilan nomor antrean verifikasi akan dibuka secara daring pada 15 Juni hingga 23 Juni 2026. Setelah itu, tahapan verifikasi dan validasi dijadwalkan berlangsung pada 24 Juni hingga 1 Juli 2026.
Melalui sistem baru ini, masyarakat tidak lagi perlu datang dan mengantre langsung di kantor dinas sejak pagi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Seluruh proses kini diatur secara digital, termasuk penentuan jadwal layanan.
“Begitu mengambil nomor antrean secara online, masyarakat langsung mendapatkan kepastian tanggal, jam, dan lokasi pelayanan. Jadi tidak perlu lagi datang berdesakan,” ujar Irfan, Kamis (4/6/2026).
Disdikbud membatasi layanan harian sekitar 200 hingga 300 peserta untuk memastikan proses berjalan tertib dan terukur. Setiap peserta akan menerima jadwal layanan yang sudah ditentukan oleh sistem.
“Jadi sudah ada kepastian jam berapa dilayani. Masyarakat datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan, tidak ada lagi antre panjang tanpa kepastian,” katanya.
Irfan menegaskan, seluruh proses verifikasi kini sepenuhnya terintegrasi secara digital, termasuk sistem penjadwalan otomatis yang langsung mengirimkan informasi waktu layanan setelah peserta melakukan pendaftaran antrean.
Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah proses verifikasi kini tidak lagi dilakukan langsung di kantor Disdikbud, termasuk untuk jalur tertentu seperti tahfiz Al-Qur’an yang kewenangannya telah dialihkan sesuai aturan.
“Tidak ada lagi verifikasi langsung untuk tahfiz Al-Qur’an di Disdik. Semua dilakukan melalui Kementerian Agama,” tegasnya.
Dengan penerapan sistem ini, Disdikbud Balikpapan berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian layanan tanpa penumpukan masyarakat di waktu tertentu.
