Penajam – Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun bakal melakukan pembatasan pengadaan kendaraan dinas. Bertujuan untuk menghemat anggaran pemeliharaan kendaraan dinas yang dialokasikan pemerintah daerah setiap tahun. Hal ini mendapat dukungan dan apresiasi dari Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin.
“Saya sepakat yang pernah disampaikan Pj bupati bahwa tahun akan datang tidak ada lagi pembelian kendaraan dinas,” kata Raup Muin, Minggu (12/11/2023).
Raup Muin mengatakan, penggunaan kendaraan operasional dinas dengan sistem sewa nantinya akan menghemat anggaran daerah. Karena, pemerintah daerah tidak perlu lagi menggelontorkan anggaran pengadaan kendaraan dinas yang mencapai ratusan hingga miliaran rupiah.
“Kalau hanya sewa kendaraan operasional dinas ke pihak ketiga, tidak lagi dialokasikan anggaran pemeliharaan. Gagasan itu tentu akan menghemat anggaran daerah,” tuturnya.
Raup Muin mengungkapkan, banyak kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang tidak terurus dengan baik. Sehingga, opsi sistem sewa kendaraan operasional dinas dinilai akan lebih efektif.
“Terkadang mobil dinas itu tidak dijaga dengan baik sehingga cepat rusak. Karena tidak mendapat perlakuan yang baik, asal pakai saja,” terangnya. (adv/DPRD PPU)
