Metroikn, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mendorong 54 desa dan kelurahan kembali mengaktifkan website Kampung Keluarga Berkualitas (KB). Langkah ini dilakukan untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan laporan program di tingkat desa dan kelurahan.
Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Pengelola Data Rumah Data Kependudukan (RDK) dan Pengelola Kampung KB yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU di Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu (16/9/2026).
Sekretaris DP3AP2KB PPU, Mu’allimin, mengatakan website Kampung KB perlu kembali dimanfaatkan sebagai pusat informasi kegiatan dan perkembangan program di lapangan. Data yang dihimpun nantinya dapat digunakan untuk menyusun profil wilayah, merancang pembangunan, hingga menentukan intervensi berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Jadi kita mau mengaktifkan lagi website yang ada di Kampung KB itu. Website itu kan berfungsi sekali untuk transparansi informasi, ini juga berkaitan dengan kegiatan yang ada di Kampung KB maupun program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsyat),” ujar Mu’allimin di sela-sela kegiatan.
Sosialisasi tersebut menyasar tiga unsur pengelola, yakni penyuluh keluarga berencana (KB), operator data kependudukan, dan operator website Kampung KB. Jika seluruh 54 desa dan kelurahan di PPU diwakili ketiga unsur tersebut, jumlah peserta yang terlibat mencapai 162 orang.
Program ini berada di bawah Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerak (P4) DP3AP2KB PPU. Pengelolaan data RDK dan website Kampung KB diarahkan untuk membangun basis data yang lebih lengkap, sehingga kondisi kependudukan dan perkembangan program dapat dipantau secara lebih teratur.
Mu’allimin menjelaskan data yang dimasukkan ke dalam website tidak hanya berkaitan dengan profil kependudukan. Portal tersebut juga memuat informasi kegiatan Kelompok Kegiatan (Poktan), seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta program pencegahan stunting melalui Dapur Sehat Atasi Stunting.
Data kependudukan yang tersedia dapat mencakup jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, mata pencaharian, serta capaian Program Bangga Kencana. Selain itu, terdapat informasi mengenai kepesertaan keluarga berencana, akses air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan kondisi rumah tinggal.
Website juga digunakan untuk mencatat kegiatan dan intervensi yang dilakukan Pokja maupun masyarakat. Laporan tersebut dapat dilengkapi dengan informasi tanggal, lokasi, jumlah peserta, pihak yang terlibat, serta dokumentasi foto atau video.
Menurut Mu’allimin, portal Kampung KB terhubung dengan sistem nasional BKKBN. Ia menyebut sistem pelaporan program Kampung KB telah mengalami perkembangan dari pendataan manual menjadi penginputan data secara digital.
“PPU sendiri mulai berjalan di tahun 2020. Saat ini, seluruh kader dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) diwajibkan menginput pembaruan profil kependudukan serta laporan intervensi secara langsung untuk memantau perkembangan Kampung Berkualitas secara real-time,” rincinya.
Website tersebut juga menyediakan dashboard dan fitur pemantauan yang dapat dimanfaatkan untuk melihat perkembangan program secara lebih luas. Data dari tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat menjadi bahan pemantauan lintas sektor serta mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.
Namun, pengaktifan kembali website Kampung KB masih menghadapi kendala. Salah satunya adalah kesibukan kader yang menjalankan berbagai kegiatan di lapangan. Sebagian kader dan operator sebelumnya telah mengikuti pelatihan di Samarinda untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan sistem.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DP3AP2KB PPU mendorong pemerintah desa dan kelurahan menunjuk operator khusus dari unsur staf kantor desa. Operator ini nantinya didukung perangkat komputer atau laptop untuk mengunggah data dan laporan yang dikumpulkan kader.
Dengan pembagian tugas tersebut, kader di lapangan dapat berfokus pada pendataan dan pelaksanaan kegiatan, sedangkan proses penginputan dilakukan oleh administrator di kantor desa atau kelurahan.
“Dalam efisiensi anggaran seperti sekarang, desa yang sudah tersedia sarana prasarananya bisa membantu. Apalagi website ini tidak berbayar karena sudah disediakan oleh kementerian. Operator tinggal login menggunakan akun masing-masing untuk melaporkan data,” jelasnya.
Bagi operator yang belum memperoleh pelatihan teknis secara langsung, DP3AP2KB PPU menyiapkan dukungan melalui kader dan penyuluh KB tingkat kabupaten yang telah mengikuti pelatihan. Mereka akan membantu memberikan pendampingan kepada pengelola baru.
Selain itu, operator website di tingkat desa dan kelurahan disebut telah memiliki Surat Keputusan (SK) dari pemerintah desa atau kelurahan masing-masing sebagai dasar pelaksanaan tugas pengelolaan data. (Adv)
