Metroikn, Samarinda – Pengamanan di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur mulai diperketat menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 21 April 2026. Salah satu langkah mencolok yang dilakukan adalah pemasangan kawat berduri di sekitar area perkantoran, termasuk di kawasan Lamin Etam.
Langkah ini menjadi bagian dari skema pengamanan berlapis yang disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama aksi berlangsung.
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rahim, menyebut pemasangan tersebut difokuskan pada perlindungan aset pemerintah yang masuk kategori objek vital.
“Langkah ini untuk pengamanan aset pemerintah, khususnya objek vital yang memang harus dijaga,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Selain pemasangan kawat berduri, kekuatan personel juga ditambah. Total 1.897 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, hingga relawan disiagakan untuk mengawal jalannya aksi. Jumlah tersebut masih diperkuat dengan cadangan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan.
Dari unsur Satpol PP Kaltim, sebanyak 185 personel ditempatkan di ring tiga dengan fokus pengamanan aset, sementara Satpol PP Kota Samarinda menambah dukungan melalui skema Bantuan Kendali Operasi (BKO) sebanyak 150 personel.
Pengamanan dipusatkan di kawasan Kantor Gubernur Kaltim, sementara Gedung DPRD Kaltim dinilai telah memiliki sistem pengamanan yang memadai.
“Fokus pengamanan lebih diarahkan ke kantor gubernur, karena di DPRD sistemnya sudah cukup kuat,” jelas Edwin.
Untuk memastikan kesiapan, simulasi pengamanan telah dilakukan sehari sebelumnya, pada 19 April. Skenario ini disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk jika terjadi eskalasi situasi.
Meski pengamanan diperketat, pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, seluruh peserta aksi diimbau tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan.
“Penyampaian aspirasi tetap kami hormati, namun harus dilakukan secara tertib dan menjaga kondusivitas,” tegasnya.
Jika terjadi peningkatan situasi di lapangan, penanganan akan diambil alih oleh aparat TNI dan Polri sesuai kewenangan.
Menjelang hari pelaksanaan, pemerintah berharap aksi dapat berlangsung damai tanpa mengganggu stabilitas daerah.
