Metroikn, Nusantara – Pembangunan kawasan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara terus berjalan dengan target penyelesaian pada 2027–2028. Proyek ini mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung kawasan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, proyek ini dipastikan tetap berjalan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan tidak terdampak kebijakan tersebut.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya saat peninjauan pada Sabtu (11/04/2026).
Penguatan infrastruktur dasar juga terus dilakukan untuk menopang kawasan. Pembangunan embung dan kolam retensi, seperti embung EC-08 dan kolam retensi TR01, menjadi bagian dari upaya memastikan ketersediaan air. Di sisi lain, jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Pada kawasan yudikatif, pembangunan dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Sementara paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini akan didukung jaringan jalan kawasan sepanjang 8 kilometer.
Sementara itu, di kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang.
Saat ini, proses penyempurnaan desain masih menunggu persetujuan Presiden. Tahapan awal pembangunan, termasuk pembersihan lahan, telah dilakukan. Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer juga disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan.
Dengan progres yang terus berjalan, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini diharapkan menjadi fondasi utama bagi operasional lembaga negara di Ibu Kota Nusantara pada masa mendatang.
