Metroikn, Balikpapan – Sinergi dan kolaborasi pengendalian inflasi daerah terus diperkuat menghadapi berbagai tantangan pada awal 2026. Ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas. Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah serta meningkatnya operasional SPPG-MBG menuntut kepastian pasokan bahan pangan yang memadai dan berkelanjutan, terlebih di tengah risiko cuaca ekstrem.
Merespons hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser menggelar High Level Meeting (HLM) gabungan pada 18 Februari 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Menjamin Kesinambungan Pasokan dan Pengendalian Harga”, forum ini menjadi ruang koordinasi strategis lintas wilayah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyampaikan bahwa peningkatan operasionalisasi SPPG-MBG pada 2026 perlu diantisipasi agar tidak memicu gejolak harga. “Operasionalisasi SPPG-MBG yang akan meningkat pada tahun 2026 perlu dimitigasi untuk meminimalkan risiko terjadinya gejolak harga. Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi kerja sama pasokan dengan produsen dan distributor pangan, serta optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal dalam menu MBG,” ujarnya.
Wali Kota Balikpapan selaku Ketua TPID Balikpapan menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan yang komprehensif. Pemerintah daerah perlu memastikan kesesuaian antara kebutuhan dan produksi lokal, sekaligus mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten PPU dan Paser, termasuk melibatkan Perumda sebagai BUMD pangan. Pemanfaatan produk lokal dalam program MBG juga dinilai mampu memperkuat dampak ekonomi daerah.
Memasuki Ramadan dan Idulfitri, Bupati PPU mendorong penyusunan strategi pengendalian inflasi yang komprehensif berbasis 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari monitoring pasar tradisional dan toko modern, operasi pasar murah di Kecamatan Sepaku, hingga Gerakan Pangan Murah di Desa Karang Jinawi dan Desa Bukit Subur.
Sementara itu, Wakil Bupati Paser memaparkan keberhasilan program “Paser BERAKSI” (BeteRnak Ayam atasi gejolaK InflaSI) dalam meningkatkan produksi telur ayam ras. Program tersebut mendorong Kabupaten Paser menjadi salah satu sentra produksi unggas dan percontohan hilirisasi integrasi unggas secara nasional. Paser juga menyambut baik penandatanganan kerja sama antara produsen dan distributor pangan dengan mitra SPPG-MBG sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas harga.
Dalam HLM tersebut turut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara mitra SPPG-MBG dan produsen/distributor pangan. Di Balikpapan, kerja sama melibatkan lima mitra SPPG-MBG dengan enam produsen atau distributor pangan. Di PPU, kerja sama melibatkan empat mitra SPPG-MBG dengan satu produsen tahu.
Forum juga menyepakati program prioritas pengendalian inflasi 2026 yang difokuskan pada penguatan aspek 4K. Tiga tindak lanjut utama disepakati, yakni peningkatan ketersediaan pasokan termasuk pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional, penguatan KAD dan optimalisasi peran Perumda sebagai BUMD pangan, serta fasilitasi kerja sama pasokan secara berkelanjutan antara produsen atau distributor dengan mitra SPPG-MBG.
