metroikn, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan (Pemkot Balikpapan) memastikan proyek pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Hal ini menyusul kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan RI yang berdampak langsung pada ketersediaan anggaran daerah untuk infrastruktur kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Alwiati, mengatakan hingga kini belum ada penetapan resmi alokasi dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memulai pembangunan rumah sakit tersebut.
“Memang informasi penundaan itu sudah kami terima, namun sampai sekarang belum ada penandatanganan anggaran tahun 2026. Jadi kami belum bisa memastikan kapan bisa dimulai karena belum final dari Badan Anggaran (Banggar),” jelas Alwiati, Rabu (15/10/2025).
Ia menuturkan, Pemkot Balikpapan saat ini masih menunggu keputusan akhir dari Banggar DPRD terkait besaran anggaran infrastruktur yang akan ditetapkan dalam APBD 2026, termasuk proyek RS Balikpapan Timur.
“Saya tidak bisa memberikan kepastian sebelum ada keputusan final dari Banggar. Bisa saja nanti ada perubahan kebijakan,” ujarnya.
Alwiati juga membenarkan pernyataan anggota DPRD Balikpapan, Budiono, yang sebelumnya menyebut pembangunan RS Balikpapan Timur ditunda karena keterbatasan anggaran.
“Benar, Pak Budiono sudah menyampaikan itu. Kami pun sudah menerima informasi serupa, hanya saja belum sampai pada tahap administrasi dan teknis pelaksanaan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kemungkinan penundaan bukan hanya terjadi pada proyek RS Balikpapan Timur, melainkan juga sejumlah proyek pembangunan infrastruktur lainnya di kota ini akibat kebijakan penghematan dari pemerintah pusat.
“Informasinya memang ada beberapa proyek yang terdampak. Tapi kami masih menunggu surat resmi terkait besaran pemangkasan tersebut,” tambahnya.
Meski demikian, Alwiati menegaskan pelayanan dasar kesehatan di kawasan Balikpapan Timur tetap menjadi prioritas. Dinas Kesehatan akan memastikan masyarakat di wilayah tersebut tetap mendapatkan akses layanan medis yang memadai, meskipun pembangunan rumah sakit tertunda.
“Kami tetap berkomitmen menjaga pelayanan kesehatan agar tetap optimal. Penundaan proyek fisik bukan berarti layanan kepada masyarakat terhenti,” pungkasnya. (adv/metroikn)
