metroikn, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya untuk menegakkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya. Komitmen ini semakin diperjelas setelah Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menyampaikan hasil diskusi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD PPU pada Senin (14/4/2025) di Gedung DPRD PPU.
Tohar mengungkapkan bahwa rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD PPU, Raup Muin, serta Komisi I DPRD, membahas salah satu isu penting, yaitu kedisiplinan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. Rapat ini juga menindaklanjuti hasil pengawasan internal yang telah dilakukan oleh pimpinan daerah, khususnya Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin.
“Baru saja kami melaksanakan Rapat Dengar Pendapat yang membahas tindak lanjut dari pengawasan internal. Salah satu hal yang menjadi fokus utama adalah bagaimana memastikan kedisiplinan ASN tetap terjaga dan terpantau dengan baik,” ujar Tohar dalam penjelasannya.
Tohar menjelaskan bahwa hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan daerah tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Salah satu langkah penting yang disebutkan adalah pengawasan yang lebih intensif dari pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berada di bawah kewenangannya.
“Hasil evaluasi yang kami lakukan setelah Sidak harus ditindaklanjuti dengan pembagian tugas kepada pimpinan OPD. Mereka diharapkan dapat menjalankan pengawasan dengan lebih tegas dan menyeluruh,” jelasnya.
Pentingnya Tindakan Tegas untuk Kedisiplinan ASN
Tohar menegaskan bahwa setiap pimpinan OPD memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya. Ia menekankan bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan profesional, para pemimpin di setiap OPD harus siap memberikan teguran atau peringatan kepada ASN yang melanggar aturan tanpa rasa takut kehilangan popularitas.
“Pemimpin harus berani mengambil langkah tegas. Jangan segan-segan memberi peringatan atau teguran, karena itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Kepemimpinan bukan hanya soal membuat keputusan besar, tetapi juga mengelola sumber daya manusia (SDM) dengan profesional,” tegas Tohar.
Dengan adanya teguran atau peringatan, diharapkan para ASN dapat menyadari pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Tohar juga mengingatkan bahwa kedisiplinan dalam birokrasi sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, dan setiap pegawai harus menyadari peranannya dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan efisien.
Pengawasan dan Evaluasi yang Terus Menerus
Selain memberi arahan kepada pimpinan OPD, Tohar juga menambahkan bahwa kepemimpinan di pemerintahan bukan hanya soal mengambil keputusan besar, tetapi juga harus mengelola sumber daya aparatur secara efektif dan profesional. Untuk itu, pengawasan terhadap disiplin ASN harus dilakukan secara terus-menerus dan bukan hanya bersifat insidental.
“Saya mendorong agar pengawasan ini dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya saat ada Sidak atau rapat khusus. Pemantauan yang intens akan memastikan bahwa kedisiplinan ASN tetap terjaga, sehingga kualitas pelayanan publik terus meningkat,” kata Tohar.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan sistem pengawasan yang transparan dan efisien, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM), yang akan menangani aspek teknis terkait data dan jumlah ASN yang terlibat dalam pelanggaran.
Langkah Strategis untuk Peningkatan Kinerja Pemerintahan
Dengan langkah konkret yang diambil oleh Pemkab PPU dalam menegakkan kedisiplinan ASN, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan produktif. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat. Tohar berharap bahwa dengan pengawasan yang ketat dan disiplin yang diterapkan secara konsisten, Pemkab PPU dapat memberikan pelayanan terbaik kepada warga dan memastikan setiap kebijakan yang dijalankan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
“Penting bagi kami untuk terus mengingatkan bahwa kedisiplinan adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik. Kami ingin memastikan bahwa PPU terus maju dan berkembang dalam setiap aspek pembangunan, dengan didukung oleh birokrasi yang tangguh dan profesional,” tutup Tohar. (adv/metroikn)
