Metroikn, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi prioritas meski daerah tengah melakukan penyesuaian anggaran.
Di tengah kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejumlah pemerintah daerah, Pemkot Samarinda memilih menjaga keberlangsungan pembayaran TPP sebagai bagian dari upaya mempertahankan kesejahteraan ASN sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pemerintah terus melakukan penataan anggaran secara cermat agar seluruh kewajiban daerah dapat dipenuhi tanpa mengganggu hak para pegawai.
“Fokus kita saat ini adalah bagaimana seluruh kewajiban daerah dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, pengelolaan APBD harus dilakukan secara realistis dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia mengibaratkan pengelolaan anggaran pemerintah seperti mengatur keuangan rumah tangga yang harus menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.
Andi Harun menegaskan, keberlangsungan pembayaran TPP tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tetapi juga memerlukan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun program secara lebih selektif dan efisien.
“Kalau ingin TPP tetap terjaga, bukan hanya wali kota dan wakil wali kota yang bertanggung jawab. Seluruh perangkat daerah juga harus memiliki kesadaran yang sama dalam mengelola anggaran,” katanya.
Ia mengungkapkan, pemerintah lebih memilih menunda sejumlah program yang belum bersifat mendesak dibanding mengambil langkah yang berpotensi mengurangi kesejahteraan ASN.
Menurut Andi Harun, terdapat sekitar 16 hingga 17 ribu pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda yang harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pengelolaan anggaran.
“Kami lebih memilih mengerem beberapa program dibanding harus mengorbankan kesejahteraan pegawai,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Samarinda berharap kondisi fiskal daerah tetap sehat, seluruh kewajiban pemerintah dapat dipenuhi, serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
