Metroikn, Sendawar – Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, resmi menyandang status sebagai kabupaten maju berdasarkan pemutakhiran Indeks Desa 2026. Capaian tersebut ditandai dengan tidak adanya lagi kampung yang berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal.
Capaian itu dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kampung yang diikuti 390 peserta, terdiri atas petinggi, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan camat se-Kubar. Kegiatan berlangsung di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kantor Bupati Kutai Barat, Senin (9/11/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, Erlinsiana, melaporkan Indeks Desa Kutai Barat meningkat dari 73,0 pada 2025 menjadi 75,17 pada 2026. Peningkatan tersebut mencerminkan perkembangan kemandirian kampung di wilayah Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
“Perkembangan positif ini membuktikan bahwa tidak ada lagi kampung berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal di Kutai Barat. Pemerintah daerah terus memperkuat dukungan melalui program Bantuan Keuangan Khusus Kampung (BKKK) berupa insentif RT, penambahan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2026, serta rencana kenaikan pada 2027 mendatang,” papar Erlinsiana.
Ia mengungkapkan, pada 2025 masih terdapat tiga kampung berstatus tertinggal di Kecamatan Bongan, yakni Kampung Gerunggung, Deraya, dan Tanjung Soke. Keterbatasan akses serta minimnya infrastruktur jalan sempat membuat wilayah tersebut terisolasi.
Pada 2026, Pemkab Kubar bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk membuka akses menuju wilayah tersebut.
“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah melakukan penanganan rekonstruksi jalan penghubung poros Bongan–Gerunggung melalui APBD Kaltim 2026, sehingga disparitas antardaerah berhasil kita pangkas,” lanjut Erlinsiana.
Merespons peningkatan status tersebut, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengapresiasi dedikasi aparatur kampung, BPK, dan pemerintah kecamatan. Namun, ia mengingatkan bahwa predikat kabupaten maju juga membawa tanggung jawab lebih besar dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Pemerintah kampung merupakan ujung tombak pelayanan publik. Saya meminta para Petinggi dan BPK tetap menjaga keharmonisan kerja, mengedepankan musyawarah, serta menghindari konflik kepentingan pribadi maupun golongan,” tegas Frederick saat membuka rakor.
Frederick juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kelola anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel agar kemajuan status kampung ini benar-benar mewujudkan visi Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” pungkasnya. (Adv)
