Metroikn, Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mulai mematangkan dua agenda strategis pemerintahan kampung untuk 2027. Kedua agenda tersebut meliputi pelaksanaan Pemilihan Petinggi Kampung (Pilkam) serentak di 40 kampung dan penerapan digitalisasi sistem keuangan kampung secara nontunai.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, Erlinsiana, mengatakan Pilkam serentak tersebut akan dilaksanakan di 11 kecamatan. Untuk mendukung kelancaran tahapan, ia mengimbau para Petinggi dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) terkait agar mengalokasikan anggaran pemilihan sejak tahap awal perencanaan.
“Kami mengimbau Petinggi dan BPK yang menyelenggarakan pemilihan serentak agar mulai mempersiapkan kebutuhan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kam) 2027. Tim DPMK dan kecamatan juga akan memberi pendampingan khusus agar pendanaan Pilkam serentak ini terakomodasi secara matang sejak perencanaan,” ujar Erlin dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kampung se-Kubar di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kantor Bupati Kutai Barat, Senin (9/11/2026).
Selain persiapan Pilkam, Erlinsiana menambahkan, Pemkab Kubar juga tengah mempersiapkan penerapan tata kelola keuangan kampung secara digital. Langkah ini mengacu pada regulasi terbaru serta misi kepala daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih dan modern.
“DPMK bersama Bank Kaltimtara telah menyiapkan mekanisme pengelolaan APB-Kam secara nontunai dan pelaporan daring. Ini menjadi bagian persiapan implementasi penuh sistem informasi keuangan kampung secara digital pada 2027,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah kampung dan BPK dalam menyongsong transformasi tata kelola pemerintahan kampung.
“Digitalisasi transaksi nontunai adalah instrumen konkret kita untuk mencegah kebocoran anggaran, meminimalkan risiko administratif, serta memastikan transparansi alokasi dana hingga ke tingkat RT,” tegas Frederick.
Terkait pelaksanaan Pilkam serentak 2027, Frederick berpesan agar pesta demokrasi di tingkat kampung tetap menjaga kerukunan warga dan tidak menimbulkan perpecahan sosial.
“Saya meminta kondusivitas wilayah selalu dijaga. Petinggi dan BPK harus bersikap profesional, mengedepankan musyawarah, dan menomorsatukan kepentingan masyarakat di atas rivalitas politik kelompok. Pastikan seluruh tahapan disiapkan dengan matang, baik dari aspek anggaran, regulasi teknis, maupun pengawasan di lapangan,” pungkas Edwin. (Adv)
