Mahyudin: Persoalan Batas Wilayah PPU Tak Harus Hentikan Proses Pemekaran Desa

DPRD PPU66 Dilihat

Metroikn, Penajam – Persoalan batas wilayah yang berkaitan dengan proses pemekaran desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini masih berproses. Meski sebelumnya telah ada kesepakatan yang ditandatangani masing-masing pihak, gejolak di tingkat masyarakat masih terjadi.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, mengatakan kesepakatan yang telah ditandatangani seharusnya menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk melanjutkan proses pemekaran yang sudah berjalan.

Namun, apabila masih ditemukan persoalan atau gejolak di lapangan, hal tersebut tetap perlu dibicarakan dan dicarikan penyelesaiannya.

“Perbatasan ini sudah ditetapkan antardesa. Ketika mereka telah menandatangani, artinya masing-masing pihak telah menyetujui kesepakatan tersebut. Tetapi kalau masih ada gejolak atau persoalan di lapangan, tentu perlu dibicarakan kembali. Bukan berarti ketika muncul konflik, kesepakatan yang sudah dibuat langsung dibatalkan,” ujar Mahyudin, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya telah ada kesepakatan agar proses pemekaran tetap berjalan. Namun, penyelesaian persoalan tapal batas sebaiknya dilakukan seiring dengan tahapan administrasi pemekaran.

Menurutnya, pembatalan satu wilayah yang sudah diajukan berpotensi berdampak terhadap wilayah lain yang saling berbatasan. Salah satu contohnya adalah wilayah Nipah-Nipah dan Lawe-Lawe yang memiliki batas bersinggungan.

Mahyudin mengibaratkan persoalan batas wilayah tersebut seperti menyusun puzzle. Perubahan pada satu wilayah dapat memengaruhi wilayah lain yang memiliki keterkaitan batas.

“Persoalan batas wilayah ini seperti menyusun puzzle. Ketika ada satu wilayah yang mengalami perubahan karena persoalan batas, wilayah lain yang saling bersinggungan juga bisa ikut terdampak,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai proses pemekaran yang sudah berjalan perlu tetap dilanjutkan sembari membahas bagian-bagian batas wilayah yang masih perlu diperbaiki.

Jika memang terdapat bagian yang harus diubah, menurutnya, hal tersebut masih bisa dibicarakan dan diselesaikan selama proses pemekaran berlangsung.

“Memang sampai sekarang masih ada gejolak di tingkat bawah. Namun, pembahasan dan proses penyelesaiannya tetap berjalan,” pungkas Mahyudin. (Adv)