Metroikn, Penajam – Proses pemekaran desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dikhawatirkan kembali mengalami kemunduran. Hal ini menyusul belum jelasnya perkembangan tahapan desa persiapan serta tidak tersedianya anggaran untuk kajian perubahan status wilayah yang sebelumnya telah dibahas.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, mengatakan ketiadaan anggaran penyusunan kajian perubahan tersebut membuat tahapan pemekaran tujuh desa terancam tertunda hingga 2028.
“Untuk desa persiapan yang prosesnya sudah berjalan, sampai sekarang kami juga belum mengetahui sejauh mana perkembangannya. Apakah sudah berada di Biro Hukum atau masih di Kantor Wilayah. Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan yang jelas,” ujar Mahyudin.
Ia menjelaskan, apabila anggaran untuk kajian perubahan dapat dimasukkan dalam anggaran perubahan, prosesnya berpeluang berjalan pada November hingga Desember. Terlebih, pihaknya telah menyepakati pelaksana kajian tersebut.
Mahyudin menyebutkan, anggaran yang semula diajukan mencapai sekitar Rp250 juta. Namun, setelah dilakukan konfirmasi, anggaran yang sebelumnya disebut telah masuk ternyata tidak tersedia.
“Hal itu juga sudah saya sampaikan kepada BKAD dan sebelumnya telah disetujui. Namun, belakangan justru anggarannya hilang,” ungkapnya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Mahyudin, persoalan anggaran tersebut dapat berdampak terhadap kelanjutan tahapan pemekaran. Sebab, desa persiapan juga membutuhkan dukungan anggaran untuk menjalankan proses berikutnya.
Jika kajian perubahan kembali tertunda dan tidak masuk dalam anggaran perubahan, persiapan di tingkat kecamatan maupun desa-desa yang diusulkan berpotensi ikut terhambat.
Ia mengingatkan, apabila tahapan tersebut tidak berjalan sesuai rencana, proses pemekaran desa dikhawatirkan kembali mundur hingga 2028. Padahal, pada 2027 pemerintah sudah memasuki tahapan penetapan anggaran.
“Kalau tahapan ini tidak berjalan, bagaimana roadmap-nya, timeline-nya? Sampai sekarang pun kami belum mendapat informasi yang jelas. Maka proses pemekaran desa bisa kembali mundur hingga 2028. Artinya, persiapan dan keseriusan pemerintah kembali menjadi pertanyaan,” tegas Mahyudin. (Adv)
