metroikn, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah bersiap menghadapi kemungkinan adanya penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran mendatang.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan bahwa pembahasan terkait alokasi DBH masih berlangsung di tingkat kementerian dan belum bersifat final.
“TKD ini apakah masih bisa diperjuangkan lagi, insyaallah masih bisa. Pak Gubernur besok juga akan rapat dengan Kementerian Keuangan di Jakarta untuk membahas masalah ini,” ujar Seno Aji, Rabu (8/10/25).
Menurut Seno, Kementerian Keuangan masih mengkaji kemungkinan pencairan DBH secara bertahap pada tahun 2026. Beberapa opsi yang dibahas antara lain pencairan pada bulan Februari dan Mei tahun depan.
“Belum benar-benar fix, mereka masih menghitung ulang dan mengevaluasi anggaran 2026. Jadi kita tunggu hasil rapat dan keputusan akhirnya,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penyesuaian atau pemotongan DBH, Seno menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mempersiapkan strategi efisiensi tanpa mengganggu pelaksanaan program-program prioritas daerah.
“Yang diprioritaskan tentu saja program yang menjadi visi dan misi daerah, seperti gratispol dan jospol (pendidikan dan kesehatan gratis untuk masyarakat). Sementara kegiatan yang belum mendesak akan dievaluasi kembali,” katanya.
Terkait kebijakan efisiensi, Pemprov Kaltim juga akan mengkaji ulang pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN.
Namun, Seno memastikan bahwa TPP guru tidak akan terdampak pemangkasan karena dianggap bagian penting dari peningkatan mutu pendidikan.
“TPP guru ini bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Kita akan bicarakan dulu dengan Pak Gubernur dan Ibu Sekda supaya tidak menimbulkan masalah. Guru tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain TPP, Pemprov Kaltim juga tengah meninjau ulang kebijakan kenaikan Dana Penghasilan Pegawai (DPP) yang sebelumnya sempat meningkat.
“Ada kemungkinan nanti kita godok kembali pendanaannya, bisa saja disesuaikan di angka 50 sampai 60 persen,” tambahnya.
Seno menegaskan, seluruh kebijakan efisiensi dilakukan secara terukur dan hati-hati, dengan memastikan program pelayanan publik dan sektor pendidikan tetap terlindungi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltim menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Kita akan pastikan program prioritas masyarakat tetap berjalan. Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan,” tutup Seno.
