Metroikn, Penajam – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, meminta pemerintah daerah memastikan alokasi anggaran Rp5,7 miliar untuk mendukung operasional kontingen pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur di Kabupaten Paser benar-benar sesuai kebutuhan.
Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional atlet, termasuk perlengkapan pertandingan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, sejumlah ketua cabang olahraga (cabor) masih menyampaikan keluhan terkait kekurangan kebutuhan dalam persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.
Raup Muin mengatakan, besaran anggaran tersebut telah melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, angka Rp5,7 miliar bukan ditentukan secara tiba-tiba, melainkan berdasarkan penghitungan kebutuhan pelaksanaan Porprov.
“Bagi kami, tugas DPRD adalah membahas kebutuhan yang disampaikan bersama Banggar dan TAPD. Sebelumnya, kebutuhan yang diajukan mencapai puluhan miliar rupiah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD kemudian meminta tim teknis menghitung ulang usulan anggaran yang sebelumnya mencapai Rp12 miliar. Dari hasil penghitungan tersebut, anggaran berpotensi dipangkas hingga sekitar 50 persen menjadi kisaran Rp5,7 miliar.
Penghitungan mencakup jumlah hari pelaksanaan kegiatan, jumlah atlet, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Hasilnya menjadi dasar penetapan anggaran agar alokasi dana sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Angka itu muncul setelah ada perhitungan dari tim teknis, mulai dari kebutuhan berdasarkan jumlah hari kegiatan, jumlah atlet, dan kebutuhan lainnya. Jadi, bukan asal menentukan angka,” jelasnya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Raup, dengan kondisi fiskal daerah saat ini, tidak semua kebutuhan dapat diakomodasi. Karena itu, penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Kalau semua kebutuhan ingin diakomodasi dengan kondisi keuangan saat ini, memang cukup berat. Tetapi dengan anggaran sekitar Rp5,7 miliar, saya pikir sudah cukup,” katanya.
Terkait pengawasan penggunaan anggaran, Raup menyebut tetap ada mekanisme pertanggungjawaban setelah dana digunakan. Pengelolaan dan pembelanjaan anggaran secara teknis menjadi tanggung jawab tim pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, DPRD akan memantau penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, tetapi tidak mencampuri secara langsung pelaksanaan teknis kegiatan.
“Keuangan yang sudah dikeluarkan tentu nanti ada mekanisme pertanggungjawabannya. Untuk saat ini, kami memantau apa yang sudah diberikan untuk kegiatan tersebut,” pungkasnya. (Adv)
