metroikn, NUSANTARA – Komisi II DPR RI melakukan rapat koordinasi dan monitoring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kantor Kemenko 3, Nusantara, Selasa (11/11/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai arah kebijakan nasional.
Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda bersama jajaran, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh.
Dalam keterangannya, Rifqinizamy menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan IKN tidak diukur dari banyaknya regulasi, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut Komisi II akan terus menjalankan peran pengawasan secara konstruktif agar pelaksanaan pembangunan berjalan transparan, cepat, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kami ingin memastikan pembangunan IKN tidak hanya menjadi simbol pemindahan ibu kota, tetapi juga menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” ujar Rifqinizamy.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam paparannya menyampaikan capaian pembangunan selama dua tahun terakhir serta arah kebijakan pembangunan tahap II. Ia menekankan bahwa pembangunan Nusantara dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
“Pembangunan IKN bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga cara baru dalam tata kelola pemerintahan. Kami ingin mewujudkan pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan efisien,” kata Basuki.
Selain rapat, Komisi II bersama mitra kerja juga meninjau sejumlah titik pembangunan, termasuk kawasan legislatif, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, Basilika, Sekolah Taruna Nusantara, serta proyek jalan paket C dan F. Kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat langsung progres fisik dan tantangan teknis di lapangan.
Sebagai bagian dari agenda, peserta juga melaksanakan kegiatan jalan sehat sejauh tiga kilometer dan menanam 95 bibit tanaman endemik Kalimantan sebagai simbol komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan di IKN.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan IKN sebagai kota pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas lembaga diharapkan mampu memastikan pembangunan berjalan efektif, efisien, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
