Metroikn, Balikpapan – Balikpapan kembali mencatat capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Balikpapan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, yang kali ini menjadi yang ke-13 secara beruntun sejak 2013.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, saat membacakan Nota Penjelasan Wali Kota atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan di Ballroom Hotel Grandsenyiur Balikpapan, Rabu (24/6/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, bersama para wakil ketua, serta dihadiri jajaran anggota dewan dan Pemerintah Kota Balikpapan.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Balikpapan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013 sampai 2025,” ujar Bagus dalam sidang paripurna.
Dari sisi pendapatan, APBD 2025 tercatat Rp4,26 triliun lebih dengan realisasi Rp4,13 triliun atau 97,10 persen. Komponen terbesar masih berasal dari transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp2,87 triliun atau 100,38 persen dari target.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat Rp1,24 triliun atau 90,52 persen. Pemkot menyebut struktur pendapatan daerah masih didominasi transfer pusat, meski PAD tetap menunjukkan kontribusi stabil.
“Pendapatan daerah kita masih ditopang transfer pusat, namun PAD tetap berjalan dan cukup baik kontribusinya,” jelas Bagus.
Di sisi belanja, realisasi APBD mencapai Rp4,27 triliun dari total anggaran Rp4,75 triliun atau 89,90 persen. Belanja operasi menjadi yang terbesar, disusul belanja modal sebesar Rp1,49 triliun yang menopang pembangunan infrastruktur kota.
Dari selisih pendapatan dan belanja, Pemkot mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp479,23 miliar.
Sementara itu, posisi neraca keuangan hingga 31 Desember 2025 menunjukkan total aset Pemkot Balikpapan menembus Rp15,07 triliun. Aset tetap masih mendominasi dengan Rp11,94 triliun.
Di sisi lain, laporan operasional mencatat surplus Rp266,70 miliar, meski arus kas mengalami penurunan sebesar Rp135,52 miliar dengan saldo akhir tetap Rp479,23 miliar.
