Metroikn, Sendawar – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mencatatkan capaian positif dengan mencapai 75,38 pada 2025. Perolehan ini menempatkan Kutai Barat dalam kategori daerah dengan status pembangunan manusia tinggi, yang ditopang kemajuan pada tiga dimensi dasar, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Pada dimensi kesehatan, angka Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kutai Barat mencapai 74,23 tahun. Angka ini menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat, termasuk akses layanan kesehatan dasar dan pemenuhan gizi keluarga di tingkat kampung, meski pemerataan fasilitas medis di wilayah pelosok masih terus ditingkatkan.
Sementara pada sektor pendidikan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) berada di posisi 13,4 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,01 tahun. Angka tersebut menunjukkan perkiraan lama pendidikan yang akan ditempuh anak-anak serta rata-rata lama pendidikan penduduk dewasa di Kutai Barat.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyebut dimensi standar hidup layak juga memperlihatkan capaian positif. Rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan tercatat mencapai Rp229,65 juta per tahun, yang menjadi salah satu indikator daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan menunjang kesejahteraan keluarga.
“Secara statistik perekonomian masyarakat memiliki fondasi daya beli yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menunjang kesejahteraan,” ujar Frederick Edwin di Gedung DPRD Kubar, Rabu (4/11/2026).
Kendati demikian, Frederick menggarisbawahi bahwa stabilitas ekonomi Kutai Barat masih menghadapi kerentanan terhadap dinamika geopolitik global dan gangguan rantai pasok. Hal ini berkaitan dengan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang masih didominasi komoditas ekstraktif, khususnya pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit mentah (CPO).
Selain fluktuasi harga komoditas global yang berada di luar kendali daerah, daya beli riil warga juga menghadapi tekanan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak serta peningkatan biaya distribusi logistik barang. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah kabupaten menargetkan penurunan laju inflasi daerah secara bertahap dari 3,98 persen menjadi 3,4 persen pada 2027.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Kutai Barat mempercepat transformasi ekonomi menuju sektor berkelanjutan dan ramah lingkungan. Arah kebijakan tersebut difokuskan pada penguatan komoditas perkebunan karet, kakao, kopi, dan lada, hilirisasi industri pasir silika dan oleokimia, pengembangan bioavtur, pemanfaatan energi baru terbarukan, hingga pengembangan industri obat herbal dan ekowisata.
BPS Nilai Kualitas SDM Kutai Barat Terus Meningkat
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Barat mencatat kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut menunjukkan tren peningkatan. Capaian IPM sebesar 75,38 pada 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 74,23.
Angka ini menempatkan Kutai Barat dalam kategori pembangunan manusia tinggi, yakni pada rentang skor 70–80. Pemerintah daerah terus mendorong sinkronisasi lintas sektor agar peningkatan IPM sejalan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, pemerintah provinsi dan kabupaten tetap memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah hulu agar dapat terus mengejar rata-rata indeks provinsi.
Penjelasan Komponen Pembentuk IPM
IPM dihitung BPS menggunakan tiga dimensi dasar.
Pertama, dimensi umur panjang dan hidup sehat atau kesehatan yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Komponen ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat, termasuk akses terhadap fasilitas medis, kualitas gizi, dan layanan kesehatan dasar.
Kedua, dimensi pengetahuan atau pendidikan yang diukur menggunakan gabungan Harapan Lama Sekolah (HLS) bagi anak-anak dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bagi penduduk dewasa. Peningkatan anggaran pendidikan serta perluasan sarana dan prasarana sekolah di wilayah kampung menjadi bagian dari upaya perbaikan dimensi ini.
Ketiga, dimensi standar hidup layak atau ekonomi yang diukur melalui rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Data BPS menunjukkan adanya peningkatan daya beli. Salah satu indikatornya terlihat dari rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kutai Barat yang mencapai Rp2,08 juta per bulan.
Melalui penguatan fasilitas kesehatan, keterjangkauan pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemerintah daerah berharap kualitas pembangunan manusia di Kutai Barat terus meningkat.
(Adv)
