Metroikn, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan informasi tersebut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa sore. Ia mengungkapkan pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam pada pagi hari.
Mengutip CNBC Indonesia, Prasetyo mengatakan salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan perkembangan situasi setelah muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut. Meski demikian, pemerintah belum menyatakan bahwa Prabowo telah menerima atau menyetujui pengunduran diri itu.
Keterangan tersebut juga diberitakan Reuters pada Selasa. Mengutip pernyataan Prasetyo, kantor berita internasional itu melaporkan Gibran menyampaikan niat mundur, sementara Prabowo tidak menolak. Namun, belum ada pernyataan bahwa Presiden menerima permintaan tersebut.
Di parlemen, Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berspekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran. Dalam pemberitaan CNBC Indonesia, Puan menyatakan Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
“Masih Gibran masih wapres,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Sementara itu, sejumlah anggota DPR mulai menggalang dukungan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
CNBC Indonesia melaporkan sedikitnya 12 anggota DPR telah menandatangani dokumen pengusul. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyebut jumlah tersebut telah bertambah menjadi lebih dari 25 orang.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sejumlah anggota dari berbagai fraksi ingin menyampaikan aspirasi mengenai persoalan tersebut melalui mekanisme yang berlaku di parlemen. Mengutip ANTARA, Dasco menyebut pimpinan DPR masih menunggu perkembangan setelah masa reses berakhir dan belum menetapkan langkah lanjutan.
Polemik persyaratan pendidikan Gibran mencuat setelah muncul putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024. Reuters melaporkan, putusan MK tidak serta-merta mendiskualifikasi Gibran karena lembaga tersebut menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan wakil presiden yang telah dilantik.
Dengan demikian, pernyataan niat mundur yang disampaikan Gibran kepada Prabowo menjadi perkembangan baru di tengah polemik hukum dan politik yang masih berlangsung.
Hingga Selasa sore, belum ada pengumuman resmi mengenai keputusan Presiden maupun proses formal pengunduran diri Wakil Presiden.
