metroikn, Tanah Grogot – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Kuaro Kabupaten Paser mulai menerapkan Silapri, aplikasi sistem pemungutan retribusi.
Kepala UPTD Terminal Kuaro Said Zulkifly Yusuf menerangkan, sistem pada aplikasi tersebut merupakan terobosan guna mengatasi sistem pelaporan dan penerimaan daerah melalui retribusi yang dinilai belum optimal.
UPTD Terminal Kuaro yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) Paser salah satunya bertugas mengendalikan dan mengawasi jalur angkutan lintas desa dan lintas provinsi (transit). Dalam operasionalnya, UPTD berwenang menarik retribusi angkutan, kios, dan parkir.
Namun demikian, UPTD sampai saat ini hanya diperkuat oleh dua personel. Selain Kifly, satu lagi adalah petugas non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT).
“Sementara terminal harus beroperasi 24 jam, pembebanan tugas sudah over luar biasa,” kata Kifly, Kamis (21/9/2023).
Penerapan Silapri akan memudahkan tugas pencatatan pungutan, penerimaan, pengelolaan hingga kepada pelaporannya ke Dishub Paser.
Sistem ini juga membantu upaya peningkatan target kinerja dalam tugas-tugas UPTD Terminal Kuaro. Termasuk pendataan angkutan yang keluar masuk, setoran dari kios yang berjualan, dan jasa parkir.
“Aplikasi ini ada Barcode. Nantinya masyarakat bisa mengetahui jumlah pendapatan retribusi Terminal Kuaro secara transparan,” sambungnya.
Terpisah Kepala Dishub Paser Inayatullah mengapresiasi terobosan yang dibuat oleh UPTD Terminal Kuaro. Selama ini, laporan yang diterimanya masih bersifat manual atau fisik.
Dengan inovasi berbasis digital tersebut, diyakini akan lebih memudahkan pihaknya.
“Apalagi terminal Kuaro ini sangat besar perannya dalam mengawasi arus transportasi jalur trans Kaltim-Kalsel,” terang Inayatullah.
Menurutnya, era digital seperti sekarang diperlukan langkah-langkah inovatif dalam hal menyediakan pelayanan dan pelaporan. Ini juga sebagai bentuk transparansi kinerja UPTD kepada masyarakat.
Terminal Kuaro memang saat ini bertipe C, tapi diakui memiliki potensi layaknya terminal tipe A.
“Risiko ini yang jadi tantangan dan harus diselesaikan oleh Kepala UPTD melalui program aksi perubahannya,” pungkasnya.
