Metroikn, Sendawar – Di tengah rencana belanja modal infrastruktur APBD 2027 sebesar Rp2,381 triliun, DPRD Kabupaten Kutai Barat meminta pemerintah daerah menuntaskan penetapan tapal batas antarkampung. Kejelasan batas wilayah dinilai penting agar pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik di pedalaman tidak terkendala sengketa lahan.
Persoalan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (F-GDK) dan Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna Persetujuan RAPBD Kutai Barat 2027 di Gedung DPRD, Jumat (6/11/2026).
Sekretaris Fraksi GDK DPRD Kutai Barat, Adrianus, mengatakan percepatan penetapan batas wilayah memerlukan pembagian tugas dan fungsi yang jelas antarinstansi teknis, serta dukungan anggaran yang memadai dalam APBD 2027.
“Penyelesaian tapal batas kampung agar segera dituntaskan melalui pembagian kewenangan yang jelas antara Bagian Pemerintahan dan DPMK, didukung tenaga teknis serta anggaran yang memadai,” tutur Adrianus.
Menurut Adrianus, kepastian batas wilayah kampung menjadi landasan untuk menjaga ketertiban masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi masuknya investasi perkebunan dan pertambangan tanpa merugikan hak ulayat warga setempat.
Dorongan tersebut diperkuat juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Potit. Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah memastikan kegiatan investasi berjalan selaras dengan perlindungan lahan masyarakat di setiap kampung.
“Penyelesaian tapal batas kampung juga perlu menjadi prioritas. Investasi, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melindungi hak masyarakat adat dan pemilik lahan, menyerap tenaga kerja lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan,” tandas Potit.
Kekhawatiran DPRD tersebut berkaitan dengan kondisi penetapan batas wilayah yang belum tuntas. Hingga saat ini, sebanyak 178 dari total 190 kampung di 16 kecamatan se-Kutai Barat disebut belum memiliki kejelasan tapal batas.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kutai Barat, baru 12 kampung yang menyelesaikan penetapan batas definitif melalui Peraturan Bupati (Perbup). Sementara itu, dua kampung lainnya masih dalam proses penetapan.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti masukan DPRD tersebut untuk menciptakan pembangunan daerah yang aman, merata, dan memiliki kepastian hukum.
“Seluruh masukan dan catatan fraksi dewan merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Barat agar arah pembangunan yang kita laksanakan benar-benar adil dan dirasakan manfaatnya,” ujar Frederick Edwin. (Adv)
