Metroikn, Sendawar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat mendesak perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara yang beroperasi di wilayah Kutai Barat memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Desakan tersebut mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang menyatakan kesiapan mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) daerah.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda APBD Kutai Barat Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kubar, Jumat (6/11/2026).
DPRD menilai besarnya investasi di sektor pertambangan dan perkebunan harus memberikan dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran terbuka di tingkat kampung.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Barat, Potit, mengatakan perusahaan besar wajib menghormati ruang hidup sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang maupun perkebunan.
“Investasi, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melindungi hak masyarakat adat dan pemilik lahan, menyerap tenaga kerja lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan,” kata Potit saat membacakan pendapat akhir fraksi.
Menanggapi dorongan DPRD, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyatakan seluruh catatan legislatif akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan mengawal iklim investasi.
“Seluruh masukan tersebut akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan program kerja daerah. Pembangunan yang kita laksanakan harus memberikan manfaat nyata, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Frederick Edwin.
Dukungan pemerintah daerah terhadap penyerapan tenaga kerja lokal juga diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor bersama Polres Kutai Barat dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Aula Tri Brata Mako Polres Kutai Barat, Kamis (5/11/2026).
Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan mengatakan, terbukanya akses pekerjaan bagi masyarakat lokal merupakan salah satu upaya untuk mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Melalui program POLIRAN, kami ingin membantu membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat Kutai Barat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dunia usaha,” kata Haris Kurniawan. Ia juga mengingatkan pekerja lokal untuk menjaga kedisiplinan dan etos kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Barat, Welsi, menyatakan pemerintah daerah akan memfasilitasi data pencari kerja, pelatihan vokasi, hingga uji kompetensi. Upaya tersebut turut melibatkan Politeknik Sendawar untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan teknis industri.
“Pemerintah daerah siap mendukung penuh program ini, mulai dari pemadupadanan data para pencari kerja hingga peningkatan keterampilan agar SDM lokal kita benar-benar siap pakai,” ungkap Welsi.
Dukungan juga disampaikan kalangan dunia usaha. Wakil Ketua III APINDO Kutai Barat Arkadius Elly bersama perwakilan sejumlah perusahaan, seperti PT Pamapersada Nusantara (PAMA), PT CAM, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum), dan PT Thiess Contractors Indonesia, menyatakan kesiapan mendukung penyerapan tenaga kerja lokal yang telah melalui proses seleksi dan memenuhi standar operasional prosedur (SOP) serta ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (Adv)
