Metroikn, Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati alokasi belanja modal sebesar Rp2,381 triliun dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Angka tersebut mencapai sekitar 46,58 persen dari total belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp5,11 triliun.
Porsi belanja modal yang mendekati separuh APBD tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, penambahan aset publik, serta peningkatan konektivitas wilayah pedalaman dan perbatasan.
Selain belanja modal reguler, postur anggaran 2027 juga mengakomodasi rencana proyek strategis melalui skema Kontrak Tahun Jamak (multi-years contract) periode 2027–2029 dengan total nilai mencapai Rp2,521 triliun. Khusus tahun anggaran 2027, kebutuhan pembiayaan proyek tahun jamak tersebut dialokasikan sekitar Rp1,009 triliun.
Meski mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, DPRD memberikan sejumlah catatan terkait pengelolaan risiko anggaran dan pengendalian mutu pekerjaan di lapangan.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Barat, Potit, mengatakan besarnya anggaran pembangunan harus diimbangi kepastian pembiayaan dan kehati-hatian agar tidak membebani kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
“Rencana Kontrak Tahun Jamak 2027–2029 sekitar Rp2,521 triliun patut didukung sebagai upaya percepatan pembangunan, dengan tetap memastikan kesiapan teknis, kepastian pembiayaan, mutu pekerjaan, dan pengendalian agar tidak membebani ruang fiskal tahun berikutnya,” ujar Potit saat menyampaikan pendapat akhir fraksi di Gedung DPRD Kubar, Jumat (6/11/2026).
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa. Dokumen perencanaan teknis, proses lelang, serta jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik diminta diselesaikan sejak awal tahun anggaran agar proyek tidak menumpuk pada triwulan akhir yang berisiko memicu keterlambatan dan penurunan mutu pekerjaan.
Dorongan serupa disampaikan Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (F-GDK). Melalui juru bicaranya, Adrianus, fraksi tersebut mengingatkan agar belanja modal diarahkan secara merata dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pinggiran.
“Kami menekankan agar pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, fasilitas pendidikan, dan kesehatan benar-benar menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, bukan hanya terpusat pada kawasan tertentu di perkotaan Sendawar,” ujar Adrianus.
Menanggapi catatan tersebut, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyatakan pemerintah daerah akan mengawal penggunaan anggaran belanja modal agar menghasilkan infrastruktur berkualitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian masyarakat.
“APBD Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan daerah. Masukan dan catatan kritis dewan terkait kualitas belanja modal akan menjadi perhatian serius eksekutif dalam masa pelaksanaan nanti,” pungkas Frederick Edwin. (Adv)
