Metroikn, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menyoroti aktivitas ship to ship (STS) di wilayah perairan yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski kegiatan tersebut berlangsung dengan intensitas tinggi dan nilai ekonomi besar.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut optimalisasi potensi ekonomi daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Di tengah padatnya lalu lintas kapal tongkang di perairan Kaltim, khususnya di kawasan seperti Muara Berau dan Muara Jawa, ia menilai kontribusi terhadap daerah masih jauh dari harapan.
“Saya bicara apa adanya. Soal PAD nol dari aktivitas STS di Muara Berau dan Muara Jawa,” ujarnya.
Menurut Hasanuddin, aktivitas STS sudah berlangsung lama dan melibatkan perputaran ekonomi yang besar. Namun, hingga kini belum terlihat dampak nyata terhadap penerimaan daerah.
Ia menegaskan DPRD bukan mempersoalkan kegiatan usaha, melainkan mendorong agar potensi ekonomi di wilayah Kaltim dapat memberikan manfaat yang lebih adil bagi daerah dan masyarakat.
Selain STS, DPRD juga menyoroti aktivitas eksplorasi migas lepas pantai yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Sektor tersebut dinilai juga perlu dievaluasi dari sisi kontribusi terhadap daerah.
“Ini sudah berlangsung lama dan perlu dilihat kembali apakah ada potensi yang selama ini belum termanfaatkan untuk kepentingan daerah,” katanya.
Tak hanya soal pendapatan, DPRD juga menyoroti dampak aktivitas kapal terhadap keselamatan pelayaran dan masyarakat di sekitar Sungai Mahakam. Meningkatnya intensitas lalu lintas kapal disebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap infrastruktur dan ruang aktivitas warga.
“Kalau ini terus dibiarkan, bukan cuma infrastruktur yang taruhannya, tapi juga keselamatan masyarakat,” tegasnya.
DPRD juga menerima laporan dari nelayan yang mengeluhkan perubahan perilaku ikan di sekitar area aktivitas kapal. Cahaya dan aktivitas kapal disebut memengaruhi hasil tangkapan nelayan tradisional.
“Nah mereka sudah mengadu ke DPRD, dan ini bukan sekadar angka, tetapi berkaitan dengan penghidupan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengkaji aktivitas STS secara menyeluruh, termasuk aspek pendapatan daerah, regulasi, serta dampak sosial dan lingkungan.
Hasanuddin menegaskan, pansus tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret agar pengelolaan potensi daerah lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
